Reformasi PBB

Netralitasnya Mulai Diragukan, Para Ahli Desak PBB Lakukan Reformasi

Ada desakan menjaga netralitas sistem PBB dengan mendorong lebih banyak peran dari negara-negara yang selama ini kurang terwakili.

Editor: Taufik Hidayat
TWITTER/KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
seluruh orang di ruang sidang Dewan Keamanan PBB pakai batik ketika Indonesia menjadi Presiden DK PBB (07/05/2019). 

Sedangkan pada tahun 1814-15 tatanan dunia berubah karena Kongres Wina, yang mengatur kembali Eropa setelah Perang Napoleon, dan pada tahun 1648, karena Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri 80 tahun perang antara Spanyol dan Belanda.

Akbaruddin, yang berada di New York pada saat wabah Covid-19, mengatakan DK PBB membutuhkan waktu tiga bulan untuk membahas pandemi tersebut.

Tetapi dengan segala kerapuhannya, masih lebih baik ada PBB daripada membayangkan dunia tanpanya.

''Pilihan antara status quo dan keluar [dari keanggotaan] tidak dapat diterima. Oleh karena itu, perlu investasi dalam reformasi, peremajaan, dan menata ulang PBB,'' ujar Nambiar.

Dia juga sepakat dunia tanpa PBB bisa lebih menakutkan dan kacau. Jadi PBB tetap perlu dipertahankan.

“Kita perlu menyadari bahwa alternatif dari badan dunia ini adalah kekacauan, ketiadaan aturan hukum, yang jauh lebih sulit untuk ditangani,” kata dia.(AnadoluAgency)

Berita ini tayang sebelumnya di: https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/para-ahli-desak-pbb-perlu-reformasi-diri/1980394

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved