Netralitasnya Mulai Diragukan, Para Ahli Desak PBB Lakukan Reformasi

SERAMBINEWS.COM, ANKARA - Ketika para pemimpin dunia berpidato di Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu untuk menandai ulang tahun ke-75, para ahli menyerukan perombakan birokrasi badan dunia itu agar lebih representatif dan inklusif.

Para ahli mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi birokrasi internasional PBB.

Mereka menyampaikan ada desakan menjaga netralitas sistem PBB dengan mendorong lebih banyak peran dari negara-negara yang selama ini kurang terwakili.

Berdasarkan komposisi Sekretariat yang dipresentasikan kepada Sidang Umum PBB pada 2019, dari 358 posisi teratas, 98 di antaranya (27 persen) dipegang oleh China, Prancis, Inggris, AS, dan Rusia, P5, atau anggota permanen DK PBB yang menikmati hak veto.

Sedangkan India memegang 12 posisi, Pakistan 4, dan Turki hanya satu posisi birokrasi senior di PBB.

Ban Ki-moon, sekjen PBB 2007-2016, mengaku telah mencoba meningkatkan efisiensi di Sekretariat PBB, tetapi hanya berhasil menggolkan setengahnya.

Lewat sebuah video, dia menyampaikan kepada Klub Koresponden Asing Asia Selatan yang berbasis di New Delhi bahwa setelah tujuh tahun bernegosiasi dengan negara-negara anggota, dia telah melonggarkan elemen mobilitas yang memungkinkan para staf untuk lebih sering turun ke lapangan menangani masalah secara langsung.

Namun, saat dirinya mengundurkan diri, elemen ini pun ditangguhkan.

Ban menggambarkan Covid-19 lebih memiliki dampak global daripada serangan teroris 9/11 atau krisis keuangan global 2008.

Namun, kata Ban, alih-alih bersatu menjawab tantangan global, AS dan Eropa lebih memilih kepentingannya sendiri.

• Pemuda Mesir Kembangkan Bahan Nanoteknologi, Baju dan Masker Keren Anti Serangan Virus Corona

• Pilkada di Tengah Pandemi Rawan Pelanggaran Protokol Covid-19, Ini Sikap Pemerintah dan Parpol

• Kisah Wanita Palestina Alami Pelecehan Seksual di Penjara Israel

• Puluhan Pulau Menghilang dari Gugusan Kepulauan Banyak

Unilateralisme meningkat

“Instrumen kerja sama internasional kini sedang ditantang dan momentum unilateral tengah meningkat. Hal ini menyebabkan tantangan yang lebih berat di negara berkembang, secara sosial, ekonomi, dan politik,” kata Ban Ki-moon.

Ban meminta Majelis Umum 2020 untuk bekerja membangun sistem pemerintahan internasional yang ditujukan guna merespons krisis global.

“Sebagai badan permanen, sistem harus terdiri dari badan-badan khusus dan organisasi terkait di PBB, termasuk Kantor WHO di PBB, Bank Dunia, dan IMF, untuk memastikan mekanisme yang efektif dan segera dalam keadaan darurat,” pinta dia.

Lebih lanjut, kata dia, perawatan kesehatan harus selaras dengan perubahan iklim untuk memanfaatkan perkembangan teknologi inovatif.