Luar Negeri
Sudan Minta Tidak Dikaitkan Pencabutan Sanksi AS, Syarat Normalisasi Hubungan dengan Israel
Pemerintah Sudan tidak ingin dikaitkan pencabutan sanksi AS dari daftar terorisme, salah satu syarat normalisasi hubungan dengan Israel,
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Pemerintah Sudan tidak ingin dikaitkan pencabutan sanksi AS dari daftar terorisme, salah satu syarat normalisasi hubungan dengan Israel,
Hal itu dikatakan oleh Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020).
Normalisasi dengan Israel dianggap sebagai syarat baru untuk menghapus negara itu dari daftar teror, menurut harian lokal Sudan Tribune .
Sumber mengatakan pejabat AS mengindikasikan dalam pembicaraan dengan delegasi Sudan agar Khartoum mengikuti UEA dan Bahrain untuk membuka hubungan dengan Israel, seperti dilansir Reuters, Sabtu (26/9/2020).
Penunjukan Sudan sebagai negara sponsor terorisme sudah ada sejak penguasanya yang digulingkan, Omar Bashir.
Hal itu telah mempersulit pemerintah transisi baru untuk mengakses keringanan utang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan luar negeri.
• Sudan Berlakukan Keadaan Darurat Tiga Bulan, Banjir Melanda Seluruh Negeri
Hamdok mengatakan telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo selama kunjungan bulan lalu bahwa perlu memisahkan penghapusan dari daftar AS dari normalisasi hubungan dengan Israel.
“Topik hubungan dengan Israel) ini membutuhkan diskusi yang mendalam tentang masyarakat,” katanya dalam konferensi di Khartoum untuk membahas reformasi ekonomi.
Perdana Menteri Sudan itu menekankan transisi yang berhasil membutuhkan konsensus tentang semua masalah inti tanpa memaksakan pendapat.
Lonjakan inflasi Sudan dan anjloknya mata uang telah menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan transisi Hamdok.
• Guru Madrasah di Aceh Besar Bantu Biaya Tiket untuk Santri Miskin Kuliah ke Sudan
Abdel Fattah Al-Burhan, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, mengatakan menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme adalah prioritas bagi pemerintah transisi.
“Menghapus nama Sudan dari daftar negara terorisme akan memungkinkan kami untuk mencapai reintegrasi dalam komunitas global," katanya.
Dia berharap ada semangat terbarukan dalam ekonomi nasional dan membangun kembali hubungan eksternal dengan cara meningkatkan kepentingan nasional.
Burhan menyampaikan hal itu dalam pidatonya selama sesi pembukaan Konferensi Ekonomi Nasional pertama di Khartoum pada Sabtu (26/9/2020).
Konferensi tiga hari itu bertujuan untuk menyusun peta jalan bagi reformasi ekonomi.
Pemerintah AS akan menghapus Sudan dari daftar teror pada Oktober 2020, Sudan Tribune sebelumnya melaporkan.
• Akhirnya Sudan Menyerah Pada Tekanan Internasional
Pemerintah Sudan dan Front Revolusi Sudan juga diharapkan untuk menandatangani perjanjian damai di Juba pada 3 Oktober 2020.
Burhan mengatakan kesepakatan damai harus memungkinkan rakyat Sudan mencapai perubahan ekonomi struktural dan mereformasi apa yang telah dirusak oleh rezim sebelumnya.
Sudan berada dalam krisis ekonomi yang mengerikan sejak pemisahan Sudan Selatan pada 2011, setelah kehilangan 75 persen dari pendapatan minyaknya.
Kemerosotan pound Sudan yang terus berlanjut telah menyebabkan kenaikan yang signifikan dalam harga komoditas dasar dan penting, yang menurut Burhan tidak dapat lagi ditanggung oleh rakyat Sudan.(*)
