YARA Minta Galian C di Abdya Ditertibkan, Begini Tanggapan Kepala DPMPTSP dan Trans Ir Muslim Hasan

"Keluhan yang kami dapatkan sangat banyak, termasuk jalan yang berdebu, hingga mengancam nyawa warga, karena mereka melintasi kawasan padat penduduk," katanya.

Selain dinas, Miswar berharap kepolisian harus turut andil dalam penertiban sejumlah galian di Abdya yang belum mematuhi dan memiliki izin sebagaimana amanat Undang-Undang.

"Saya rasa ini penting, sebagai pelajaran, bahwa aktifitas pertambangan bukan hanya menguntungkan satu pihak, namun juga harus memikirkan dampak sosial dan warga sekitar," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP dan Trans) Abdya, Ir Muslim Hasan saat dikonfirmasi mengatakan, izin galian merupakan kewenangan provinsi. Namun, pihak perusahan wajib memenuhi dan mematuhi aturan, termasuk dampak lingkungan.

"Kita hanya memberikan rekomendasi, kalau batu gajah yang kita keluarkan rekomendasi, dua ntah satu, datanya di kantor, saya lagi di luar ni," ujar Ir Muslim Hasan.

Namun, terkait aktivitas pengangkutan batu gajah hingga larut malam, Muslim mengaku kewenangan tersebut ada di dinas perhubungan.

"Itu dinas perhubungan, coba koordinasi sama pak Rahwadi," pintanya.

Belum Terima Laporan

Sementara itu, Kadis Perhubungan Abdya, Rahwadi ST mengaku sampai saat ini belum menerima keluhan masyarakat tentang pengangkutan batu gajah hingga larut malam dan berdebu tersebut.

"Kalau ada, akan kita panggil pihak terkait, sehingga tidak mendatangkan konflik sosial," kata Kadis Perhubungan Abdya, Rahwadi ST.

Namun, Rahwadi berpesan kepada mobil pengangkut dan pemilik pertambangan, harus menjaga kestabilan lingkungan sekitar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Ini penting, jadi tidak ada pihak yang dirugikan, dan tidak berujung pemblokiran jalan," pungkasnya. (*)