Tegas! Jokowi Tolak Permintaan AS untuk Jadikan Indonesia Sebagai Pangkalan Militer P-8 Poseidon
Penolakan Jokowi ini diwartakan Reuters pada Selasa (20/10/2020) setelah empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut mengatakannya
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Safriadi Syahbuddin
lihat foto
SERAMBINEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia menolak proposal Amerika Serikat yang meminta pesawat mata-mata maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah NKRI.
Penolakan Jokowi ini diwartakan Reuters pada Selasa (20/10/2020) setelah empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut mengatakannya.
Untuk diketahui, Pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus 2020 kepada Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Luar Negeri RI.
“Presiden Joko Widodo, menolak permintaan tersebut,” kata para pejabat.
Sekretariat Presiden dan Menteri Pertahanan Indonesia, serta Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar.
Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga menolak berkomentar.
Permintaan AS untuk menjadikan Indonesia sebagai Pangkalan Militer pesawat mata –mata P-8 Poseidon dengan tegas ditolak.
Baca juga: Jokowi Pastikan Piala Dunia U-20 Tahun 2021 Tetap Digelar, Ini 6 Provinsi Ditunjuk Jadi Tuan Rumah
Baca juga: Tepat 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf: Segini Pertambahan Utang Luar Negeri Indonesia
Hal ini dikarenakan, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas-aktif dan tak pernah mengizinkan negara manapun menjadikan tanah Indonesia sebagai pangkalan militer asing.
Permasalahan Laut China Selatan
Permintaan AS untuk pangkalan militernya di Indonesia seiring dengan memanasnya Laut China Selatan.
China juga tengah berusaha meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara.
Pesawat mata-mata P-8 memainkan peran penting dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim sebagai wilayah kedaulatannya.
Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga memiliki klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kaya sumber daya tersebut, yang merupakan jalur perdagangan senilai 3 triliun dollar AS setiap tahunnya.
Indonesia tidak memiliki masalah di Laut China Selatan yang sedang diributkan oleh beberapa negara Asean, tetapi menganggap sebagian Laut Cina Selatan sebagai miliknya.
Indonesia secara teratur telah mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China dari daerah yang dikuasi.
