Breaking News:

Upah Minimum Buruh

25 Provinsi Tak Menaikkan Upah Minimum Pekerja, Pengusaha Anggap Itu Wajar, Begini Alasannya

"Tidak ada dasarnya (menaikkan UMP). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi mendekati nol,"

Kompas.com/ Totok Wijayanto
ILUSTRASI Mata uang rupiah 

SERAMBINEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan sudah ada 25 provinsi yang akan mengikuti surat edaran Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sesuai dengan surat edaran tersebut, para gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, alias tidak naik.

Menanggapi ini, Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam pun menilai langkah yang diambil tersebut adalah hal yang wajar, mengingat sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

"Saya terima laporan sudah 26 provinsi yang siap menjalankan SE karena memang wajar sekali dalam kondisi pandemi mayoritas perusahaan dalam kondisi survival atau bleeding karena beroperasi di bawah BEP (break even point)," ujar Bob, Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Mediasi belum Temui Titik Temu, Tuntutan Pelunasan Upah Karyawan Mengambang Gara-gara Hal Ini

Baca juga: Daftar Upah Minimum Negara-negara di ASEAN, Indonesia Termasuk Paling Rendah

Dia mengatakan, hanya sebagian kecil perusahaan yang masih bisa beroperasi dengan normal di tengah pandemi kali ini.

Dia pun meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut melakukan perundingan bipartit untuk membahas kenaikan upah.

Hal itu agar kenaikan upah di tahun mendatang tidak harus mengacu kepada SE yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penetapan upah minimum 2021 akan diserahkan kepada masing-masing gubernur.

Baca juga: Tuntut Upah Sesuai UMP, Puluhan Petugas DLHK Demo di Kantor Bupati Aceh Utara, Gagal Jumpai Cek Mad

Baca juga: PT Mopoli Raya: Pembayaran Upah Pekerja Tunggu Putusan dari Medan

Dia juga meyakini gubernur akan melihat kondisi perekonomian di masing-masing provinsinya.

Meski begitu, Bob berpendapat setiap provinsi akan mengikuti SE yang ada atau tidak menaikkan UMP di 2021.

"Tidak ada dasarnya (menaikkan UMP). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi mendekati nol," kata Bob.

Bob pun berharap ekonomi Indonesia bisa segera pulih. Dia juga berpendapat saat ini yang penting dan yang menjadi prioritas adalah karyawan bisa tetap mendapatkan gaji, bukan hanya soal kenaikan gaji.

Selain meminta gubernur untuk menyesuaikan penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai UMP 2020, surat edaran tersebut juga meminta gubernur untuk  melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu juga menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.(*)

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul ‘25 Provinsi tak menaikkan upah minimum, ini kata pengusaha’

Editor: Eddy Fitriadi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved