Berita Lhokseumawe
Pemko Lhokseumawe belum Serahkan KUA-PPAS hingga November, Dewan: Terkesan Disengaja
Kondisi ini dianggap sangat tidak patut karena ditakutkan dapat membuat tahapan pengesahan APBK tahun 2021 menjadi molor.
Penulis: Saiful Bahri | Editor: Saifullah
Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe
SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pemko Lhokseumawe sampai dengan Kamis (5/11/2020) hari ini, belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 kepada pihak DPRK setempat.
Kondisi ini dianggap sangat tidak patut karena ditakutkan dapat membuat tahapan pengesahan APBK tahun 2021 menjadi molor.
Sekretaris Fraksi PAN-Golkar DPRK Lhokseumawe, Jailani Usman yang dihubungi Serambinews.com, Kamis (5/11/2020), mengakui, kalau KUA-PPAS sampai saat ini belum juga diserahkan untuk dibahas legislatif.
"Sejak sebulan lalu, setiap ada rapat, saya selalu mengharapkan pada pimpinan dewan agar bisa segera menyurati eksekutif untuk bisa segera diserahkan KUA-PPAS, supaya pembahasannya bisa dilakukan secara baik. Namun nyatanya sampai sekarang belum juga diserahkan," katanya.
Dengan kondisi sekarang ini, Jailani Usman mengaku dirinya merasa heran saja, mengingat penyusunan KUA-PPAS adalah agenda rutin tiap tahunnya.
Baca juga: Material PLTU 3-4 Menumpuk di Pelabuhan Calang, Proses Pengangkutan Ternyata Terganjal Hal Ini
Baca juga: Mendagri Minta Pemangku Kebijakan di Aceh Kompak Dalam Menjaga Keamanan
Baca juga: Terungkap, Pengakuan Seorang Guru di Aceh Utara yang Dibacok saat Pulang ke Rumah
"Umur Pemko Lhokseumawe sudah beberapa tahun. Lalu aparatur yang menangani hal ini, itu-itu juga atau sudah berpengalaman. Tapi kenapa bisa sangat lambat," tukasnya penuh tanda tanya.
Jailani Usman menduga, lambatnya penyerahan KUA- PPAS dari pihak eksekutif ke legislatif terkesan seperti adanya unsur kesengajaan.
Supaya pembahasannya bisa dilakukan secara kejar tayang, sehingga apa saja yang dimasukkan dalam KUA-PPAS oleh pihak eksekutif tidak sempat dibahas secara maksimal di tingkat dewan.
"Karena bila nantinya dibahas secara maksimal pastinya pengesahan APBK akan lambat," papar Sekretaris Fraksi PAN-Golkar DPRK Lhokseumawe.
Baca juga: 5 Fakta Dua ASN Mesum Dalam Mobil, Kabur Setengah Telanjang, Bolos Kerja hingga Terancam Dipecat
Baca juga: Bangun Tidur di Pagi Hari, Belum Sarapan Tapi Perut Sudah Kembung? Ini 5 Kemungkinan Penyebabnya
Baca juga: Siti Nur Tewas Dibunuh Teman Dekat di Depan Ibunya yang Sakit Kanker, Pelaku Marah Diejek Jelek
Oleh sebab itu, Jailani Usman mengaku, kecewa terhadap kinerja dari pihak eksekutif. "Semoga kondisi ini tidak berulang lagi,"pungkasnya.(*)