Jumlah Utang Indonesia Meroket Jadi Rp 5.756 Triliun, Defisit APBN Nyaris Sentuh Batas Perpres

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Utang di semua negara mengalami kenaikan akibat adanya kebijakan fiskal countercyclical selama pandemo covid 19.

Total utang Indonesia sendiri tercatat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun.

Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB.

Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Adapun fiskal countercyclical artinya mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming, serta meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tidak hanya negara anggota G-20 saja yang utangnya mengalami kenaikan, tetapi hampir seluruh negara. Bahkan untuk kategori negara maju di anggota G-20 kenaikan rasio utangnya terhadap GDP meningkat.

Baca juga: Pemimpin G20 Janjikan Distribusi Vaksin Covid-19 Secara Adil dan Perpanjang Utang Negara Miskin

Baca juga: Rizal Ramli Kritik Jokowi Tambah Utang Selama Pandemi: Bayar Bunga Saja Harus Ngutang Lagi

Baca juga: Nasib Donald Trump Setelah Tinggalkan Gedung Putih, Diancam Cerai Istri hingga Ditagih Utang

"Mereka (negara maju G-20) rata-rata utang selama ini sebelum krisis (pandemi Covid-19) sudah ada di tingkat yang cukup tinggi yaitu sekira 100 persen dari GDP. Sekarang melonjak di sekira 130 persen GDP," ujarnya dalam konferensi pers 'APBN KiTa Edisi November 2020' secara virtual, Senin (23/11/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, rasio utang negara berkembang di G-20 juga mengalami peningkatan meski tidak sedahsyat negara maju.

"Untuk G-20 emerging country rata-rata utang mereka adalah di sekira 50 persen dari GDP. Sekarang naik menjadi hampir mendekati 60 persen atau 70 persen dari GDP," katanya.

Total utang Indonesia sendiri tercatat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun.

Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB. Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

"(utang) Indonesia di sekitar 30%, sekarang naik ke 36-37% tapi kita tetap waspada menjaga semua lini agar ekonomi membaik. Memang masih ada di bawah (rata-rata). Namun, itu tidak berarti kita tidak waspada, kita tetap akan terus menjaga kondisi semua hal semua hal ini supaya ekonominya tetap baik dan fiskalnya berkelanjutan," ujar Sri Mulyani.

APBN Defisit

Bendahara negara juga memaparkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 764,9 triliun per akhir Oktober 2020. Sri Mulyani menjelaskan, jumlah defisit tersebut setara dengan 4,67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"Defisit APBN kita mencapai Rp 764,9 triliun atau 4,67 persen dari GDP," ujarnya.

Ia mengatakan realisasi defisit per Oktober 2020 ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp 289,2 triliun atau 1,81 persen dari PDB. Kendati demikian, defisit sekarang masih berada di bawah dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.

"Perpres menggambarkan untuk keseluruhan tahun defisit akan mencapai Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen GDP," katanya.

Baca juga: Kalah di Pilpres, Donald Trump Minta Pendukungnya Kumpulkan Uang Untuk Melunasi Utang Kampanye

Baca juga: Tips Terbebas Utang, Selain Berusaha, Bacalah Doa Ini, Semoga Allah SWT Permudah

Baca juga: Utang 421 Juta Dolar AS, Donald Trump Menyebutnya Seperti Sebiji Kacang