Breaking News:

Berita Politik

Pengawas Pemilu Rentan Jadi Korban Kekerasan Saat Bertugas, Begini Langkah Antisipasi Panwaslih

Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan ‘Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu’ selama dua hari pada 23-24 November 2020.

For Serambinews.com
Panwaslih Aceh melaksanakan Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu selama dua hari di Hotel Madinatul Zahra, Aceh Besar. 

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh melaksanakan ‘Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu’ selama dua hari pada 23-24 November 2020.

Workshop yang berlangsung di di Hotel Madinatul Zahra, Aceh Besar itu melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemantau pemilu, mahasiswa, dan alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) sebagai peserta.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber seperti, Fahrul Rizha Yusuf (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh) dan Raihal Fajri (Direktur Eksekutif Katahati Institute).

Narasumber lain yakni, Taufik Abdullah (dosen FISIP Universitas Malikussaleh), Wais Al-Qarni (dosen FISIP Universitas Syiah Kuala), Khairil Akbar (dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), dan Ramzi Murzikin (dosen FISIP UIN Ar-Raniry).

Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Faizah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa sangat banyak kasus kekerasan terhadap pengawas Pemilu terjadi saat melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Baca juga: Guru di Aceh Utara Dilatih Cara Mengajar Online Berbasis Aplikasi di Masa New Normal

Baca juga: MTQ Pidie Dimulai, Usai Tampil Kafilah Pulang, Kembang Tanjong Paling Banyak Kirim Peserta

Baca juga: Komisi V DPRA Konsultasi ke Kemendagri Terkait Raqan Pendidikan Kebencanaan

“Tercatat hingga 16 November 2020, terdapat 43 kasus kekerasan terhadap pengawas pemilu. Tentu ini menjadi tantangan bagi kami dalam penegakan hukum pemilu,” ujar Faizah.

“Kami juga tidak bisa membiarkan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan yang mana tahapan yang paling banyak pelanggaran yaitu tahapan kampanye,” ungkapnya.

Faizah juga berharap, kegiatan workshop itu dapat memberikan masukan-masukan kepada Panwaslih Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum.

Koordinator Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh, Fahrul Rizha Yusuf dalam materinya menyampaikan bagaimana proses dan hambatan dalam penegakan hukum pemilu.

“Dalam penanganan laporan atau temuan dugaan pelanggaran tentunya harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti pemenuhan alat bukti yang mensyaratkan minimal dua orang saksi,” papar dia.

Baca juga: VIDEO Bom Meledak di Suriah Tewaskan 5 Warga Sipil, Targetkan Mobil Bermuatan Bahan Peledak

Baca juga: Barang Bukti Hasil Kejahatan Dimusnahkan di Kejari Banda Aceh, Kapolresta Ikut Potong Senpi Rakitan

Baca juga: Miris, Seorang Pengunjuk Rasa Mengaku Dibogem Oknum Anggota DPRK Aceh Tengah

“Sulitnya mencari saksi dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mejadi saksi tentu menjadi tantangan bagi kami dengan batas waktu penanganan 14 hari kerja,” urainya.

Fahrul juga mengungkapkan, minimnya perlindungan terhadap saksi membuat masyarakat enggan menjadi saksi dan pelapor.

“Kita akui masih ada kekurangan, namun kita akan tetap berupaya membangun kerja sama dengan pihak kepolisian agar setiap orang yang ingin melaporkan pelanggaran merasa aman dari intimidasi pihak mana pun,” tukasnya.

Peserta yang sudah dibekali materi oleh para narasumber, pada hari kedua diarahkan oleh fasilitator dalam beberapa kelompok diskusi dengan isu krusial untuk menganalisa peluang dan hambatan untuk menjaring solusi efektif pencegahan dan penegakan hukum pemilu.(*)

Penulis: Saifullah
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved