SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS diam-diam membayar 850.000 dolar AS atau sekitar Rp 12 miliar kepada pembantu anggota DPR beragama Muslim.

Mereka merupakan lima spesialias teknologi, warga Amerika dari Pakistan yang dituduh meretas informasi pemerintah oleh sayap kanan dan Presiden Donald Trump.

Dilansir The New York Times, Kamis (26/11/2020), pembayaran tersebut mewakili salah satu penghargaan terbesar yang diketahui oleh DPR untuk menyelesaikan klaim diskriminasi atau pelecehan.

Juga dirancang untuk melindungi Kongres dari tindakan hukum yang berpotensi merugikan.

Tetapi para pembantu yang terlibat dalam penyelesaian itu, yang sebelumnya belum dilaporkan, mengatakan ada upaya kisah berbelit-belit yang mengarah ke salah satu alur cerita paling lama dan menyesatkan di era Trump.

Para pembantunya mengatakan mencerminkan upaya yang benar oleh sekelompok mantan karyawan yang kehilangan pekerjaan.

Bahkan, mengalami pelecehan karena keyakinan Muslim mereka dan asal-usul dari Asia Selatan.

Baca juga: DPRK Abdya Sahkan APBK 2021, Pendapatan Rp 948,7 Juta dan Belanja Rp 1,036 Triliun  

Apa yang dimulai sebagai penyelidikan DPR biasa terhadap penyimpangan oleh Imran Awan bersama tiga anggota keluarganya dan seorang temannya menyediakan dukungan teknologi kepada anggota Kongres.

Tetapi berubah menjadi tuduhan seram, meretas informasi pemerintah.

Pada tahun 2018, Trump berdiri di samping Presiden Vladimir Putin dari Rusia pada konferensi pers yang sekarang terkenal di Helsinki, menyiratkan salah satu karyawan yang terlibat dalam kasus DPR, seorang pria Pakistan.