Breaking News:

Pengelolaan JKA

KPK tak Perkenankan Aceh Kelola JKA Secara Mandiri

Rekomendasi KPK itu bisa dilihat pada poin 2 surat Mendagri Nomor 440/450/SJ yang dikirimkan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Penulis: Herianto | Editor: Taufik Hidayat
Kadinkes Aceh, dr Hanif (tengah). 

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif mengatakan, Pemerintah Aceh sampai ini belum mengelola dana JKA secara mandiri karena disebabkan dua hal.

“Pertama, KPK belum memperkenakan daerah mengelola Jamkesda sendiri. Kedua, biaya operasional mengelola Jamkesda sendiri cukup besar, “ ungkap dr Hanif kepada Serambinews.com, Selasa (1/12/2020) ketika dimintai tanggapannya terkait permintaan sejumlah fraksi di DPRA, agar Pemerintah Aceh membentuk Badan Pengelola JKA sendiri.

Rekomendasi KPK itu bisa dilihat pada poin 2 surat Mendagri Nomor 440/450/SJ, yang diteken Mendagri Muhammad Tito Karnavian, yang dikirimkan kepada seluruh gubernur di Indonesia pada tanggal 20 Januari 2020 lalu.

Pada poin 2 surat Mendagri tersebut, dijelaskan, sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan JKN, yaitu pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruh) Jamkesda dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jamkesda dengan skema ganda.

Faktor kedua, kata Hanif, jika Pemerintah Aceh mengelola dana JKA sendiri dengan membentuk Badan Pengelola JKA untuk menangani jumlah peserta JKA saat ini sebanyak 2,1 juta jiwa, maka membutuhkan dana dua kali lipat dari pagu alokasi premi asuransi yang akan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, yang tahun ini sekitar Rp 1,025 trilliun.

Alasannya, Pemerintah Aceh harus membuka Kantor Cabang BPJKA di 23 kabupaten/kota, dan di beberapa daerah luar Aceh untuk mengurus penduduk Aceh yang miliki kartu JKA untuk berobat di Rumah Sakit yang berada di luar Aceh. Misalnya di Jakarta, Medan, Batam dan lainnya.

Hal itu, kata dr Hanif, sangat merepotkan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Makanya, sampai saat ini Aceh belum mengelola dana JKA tersebut, untuk mengurus 2,1 juta peserta JKA.

Baca juga: Tim Kemenkes dan RSUD Adam Malik Kunjungi RSUD Bireuen

Baca juga: Anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun 2021 Membengkak Jadi Rp 1,047 Triliun

Baca juga: 4 Alasan Kita Tak Boleh Makan Mi Instan Berlebihan, Berdampak Buruk Bagi Kesehatan

BPJS Kesehatan dalam laporannya kepada Dinkes Aceh, tahun 2019 lalu, membayar klaim RSUD di Aceh dari sekitar 2 juta peserta JKA, dengan nilai mencapai Rp 1,143 trilliun.

“Sementara, kita bayar premi kepadanya hanya Rp 622 miliar. Sisanya Rp 528 miliar lagi ditanggung BPJS Kesehatan,” katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved