Parlemen Turki Perpanjang Keberadaan Pasukan di Libya Selama 18 Bulan

SERAMBINEWS.COM, ISTANBUL - Parlemen Turki menyetujui penempatan pasukan negaranya di Libya selama 18 bulan lagi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut untuk memperbarui mandat satu tahun yang mulai berlaku pada Januari 2021.

Menyusul kesepakatan pihak keamanan dan militer dengan pemerintah yang didukung PBB di Tripoli, Libya barat.

Dilansir AP, Rabu (3/12/2020), keputusan Turki datang setelah gencatan senjata yang ditengahi PBB di Libya yang dideklarasikan pada Oktober 2020.

Baca juga: Sosok Hande Ercel, Wanita Nomor Satu Tercantik Dunia 2020, Artis Turki Ini Kalahkan Lesti Kejora

Kesepakatan gencatan senjata membayangkan kepergian pasukan asing dan tentara bayaran dalam waktu tiga bulan ke depan.

Partai-partai oposisi memberikan suara menentang perpanjangan tersebut.

Tetapi suara gabungan dari partai yang berkuasa di Turki dan sekutu nasionalisnya memungkinkan RUU itu disahkan.

Libya mengalami kekacauan setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan dan membunuh diktator lama Muammar Khadafi.

Negara Afrika Utara yang kaya minyak itu sekarang terpecah-belah.

Antara pemerintah Tripoli dan pemerintahan saingannya di timur.

Kedua belah pihak didukung oleh kekuatan regional dan asing serta milisi lokal.

Dukungan Ankara untuk Pemerintah Kesepakatan Nasional yang berbasis di Tripoli telah mengubah gelombang perang di Libya.

Baca juga: Pengadilan Turki Hukum Mantan Anggota Parlemen Kurdi 22 Tahun Penjara

Bantuan militer Turki, termasuk penasihat, peralatan dan intelijen membantu memblokir upaya militer selama setahun untuk merebut Tripoli oleh pasukan yang setia kepada Khalifa Hifter.

Seorang komandan Libya yang memerintah bagian timur negara itu.

Turki telah dituduh mengirim ribuan tentara bayaran Suriah ke Libya.