Breaking News:

Advertorial

Undang-undang Pemerintahan Aceh untuk Kebangkitan Politik Aceh

ACSTF bekerja sama dengan Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) melakukan review implementasi UUPA.

for serambinews.com
Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menggelar diskusi terkait implementasi peraturan pelaksana Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan turunannya sebagai keberlanjutan perdamaian Aceh, pada 16 Desember 2020. 

BANDA ACEH - Darussalam memiliki pondasi bernegara yang jelas dan kuat sebelumnya, terutama pada era Aceh di bawah kepemimpinan kesultanan.

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah (1514-1530) setelah berhasil mengusir Portugis dari Pasai dan Pedir, serta menaklukkan Daya.

Sebelumnya, kerajaan Samudera Pasai (1297, tahun wafatnya Sultan Malik As-Salih, raja pertama) yang sudah terlebih dahulu meraih kemakmuran. Termasuk, Kerajaan Peureulak yang dipimpin oleh Sultan Alaudin Syah (1161-1186).

Ketiga kerajaan tersebut menjadi pondasi peradaban Aceh, bahwasanya “nation building” yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa telah membentuk karakter berbangsa rakyat Aceh untuk memiliki dan mempertahankan wilayahnya sampai zaman milenial ini.

Kurang lebih 742 tahun, Aceh menjalankan pemerintahan di bawah Kesultanan, baik Peureulak, Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam, tentunya para endatu Aceh memiliki kemampuan dan kapasitas kepemimpinan yang kuat. Termasuk kemampuannya untuk berinteraksi dengan bangsa dan budaya dunia, ditunjukkan oleh beberapa manuskrip kerajaan Aceh di beberapa museum yang ada di Inggris maupun negara Eropa lainnya.

Baca juga: ACSTF Akan Optimalkan Implementasi UUPA

Baca juga: Beleidsregel Menegasikan UUPA

Baca juga: UUPA Pijakan Pilkada Aceh 2022

Tentunya, banyak manuskrip Aceh tersebar di seluruh belahan dunia, termasuk tata kelola pemerintahan yang dikenal dengan manuskrip “Bustanussalatin”.

Keruntuhan Aceh
Maklumat perang Belanda 26 Maret 1873 menjadi titik tolak keruntuhan kesultanan Aceh. Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903) langsung memimpin perang melawan Belanda. Perjuangan tersebut berdampak negatif terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh. Hanya kalangan Ulee Balang saja yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda. Lembaga pendidikan yang aktif adalah dayah-dayah yang tersebar di seluruh tanah Aceh.

Konsentrasi perang menyebabkan tidak cukup masa untuk mengembangkan diskursus tentang bernegara.

Bahkan pasukan Aceh melakukan perlawanan dengan Belanda sampai ke Medan area, memastikan Belanda dan Jepang keluar dari Pulau Sumatera (1942). Namun demikian, pada 23 Januari 1951, Aceh dileburkan dalam Sumatera Utara oleh Kabinet Natsir, sehingga 21 September 1953 perlawanan Aceh dipimpin langsung oleh Tgk Daud Beureueh dimulai.
Perjuangan pertama dalam menuntut keadilan bagi Aceh berakhir dengan musyawarah pada 9 Mei 1962.
Beberapa kebijakan republik diberlakukan, salah satu perdagangan Internasional Aceh yang tadinya dapat dilakukan di beberapa pelabuhan di Aceh, namun dipindahkan ke Belawan Sumatera Utara. Menurut Dahlan Sulaiman, “para saudagar Aceh kemudian pindah ke Medan dan menepati kawasan Kesawan”.

Saat Soeharto menjadi presiden, kebijakan terakhir yang merusak struktur perekonomian Aceh dan Kebudayaan Aceh adalah eksploitasi Migas di Blang Lancang dan penghentian status Pelabuhan Sabang tahun 1986. Setelah itu, salah satu komoditi unggulan Aceh yaitu cengkeh, juga mengalami turbulensi karena monopoli oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dipimpin Tommy Soeharto pada 1992.

Halaman
123
Editor: Said Kamaruzzaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved