Internasional
Komandan Pasukan Perlawanan Libya Mengancam Menyerang Pasukan Turki
Komandan pasukan perlawanan Libya, Jenderal Khalifa Hifter mengancam akan menyerang pasukan Turki. Dia telah berusaha merebut ibu kota Tripoli dari pe
SERAMBINEWS.COM, KAIRO - Komandan pasukan perlawanan Libya, Jenderal Khalifa Hifter mengancam akan menyerang pasukan Turki.
Dia telah berusaha merebut ibu kota Tripoli dari pemerintah saingan yang diakui PBB tahun lalu.
Kali ini, jika Ankara tidak berhenti campur tangan di negara Afrika Utara yang dilanda perang, maka akan berhadapan dengan pasukannya, seperti dilansir AP, Jumat (25/12/2020).
Khalifa Hifter muncul sebagai tanggapan atas keputusan parlemen Turki yang memperpanjang undang-undang selama 18 bulan yang memungkinkan penempatan pasukan Turki di Libya.
Bantuan militer Turki kepada pemerintah yang berbasis di Tripoli, dari penasihat, peralatan, dan sampai intelijen untuk membantu menghentikan serangan selama setahun Hifter di ibu kota.
Turki juga dituduh mengirim ribuan tentara bayaran Suriah ke Libya.
Baca juga: Presiden Turki Tuduh Pengadilan HAM Eropa Membela Teroris
"Tidak akan ada keamanan atau perdamaian selama militer Turki menodai tanah kami yang bersih," kata Hifter dalam komentar dari kubu timurnya, Benghazi.
Bertepatan dengan peringatan 69 tahun hari kemerdekaan Libya pada Kamis (24/12/2020).
"Kami akan membawa senjata untuk mewujudkan perdamaian dengan tangan kami sendiri," katanya.
Libya mengalami kekacauan setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan dan membunuh diktator lama Muammar Khadapi.
Sejak 2015, Libya telah terbagi antara dua pemerintahan, satu di timur dan satu di barat.
Pemerintah barat dikenal sebagai Pemerintah Kesepakatan Nasional dan secara resmi diakui oleh PBB
Hifter telah bersekutu dengan pemerintah timur, sedangkan Turki telah mendukung GNA.
Keputusan anggota parlemen Turki diambil Selasa (22/12/2020), meskipun gencatan senjata yang ditengahi PBB di Libya diumumkan pada Oktober.
Kesepakatan gencatan senjata di antaranya, pasukan asing dan tentara bayaran harus pergi dalam waktu tiga bulan.