Breaking News:

Berita Langsa

Sepanjang 2020 Kejari Langsa Tuntaskan 2 Perkara Korupsi, 266 Pidum dan 18 Datun 

"Perkara tertinggi adalah narkotika yang mencapai 164 perkara atau 64 persen dari total perkara yang ada."

Penulis: Zubir | Editor: Nasir Nurdin
SERAMBINEWS.COM/ZUBIR
Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Ikhwan Nul Hakim SH, didampingi 4 Kepala Seksi-nya saat menggelar konferensi pers tentang perkara yang dituntaskan sepanjang tahun 2020. 

"Perkara tertinggi adalah narkotika yang mencapai 164 perkara atau 64 persen dari total perkara yang ada," kata Kajari Langsa.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Sepanjang tahun 2020 Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa menuntaskan dua perkara korupsi, 266 pidana umum (pidum), dan 18 perdata dan tata negara (datun). 

Informasi itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langsa, Ikhwan Nul Hakim SH kepada Serambinews.com di ruang kerjanya, Selasa (29/12/2020).

Saat memberikan keterangan pers, Kajari didampingi Kasipidsus M Fahmi SH MH dan Kasipidum Zulhelmi SH, Kasidatun Edi Tarigan SH MH, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan R Effendi.

Ikhwan Nul Hakim merincikan, untuk perkara tindak pidana korupsi ada 2, yaitu pengadaan genset 500 KVA + instalasi RSUD Langsa tahun 2016 dengan kerugian negara Rp 269.675.200. 

Baca juga: Dua Warga Kurang Mampu di Bireuen Dapat Bantuan Pompa Pertamini dari Kapolda Aceh

Dari perkara itu, 3 terpidana dikenakan denda Rp 150 juta masing-masing Rp 50 juta yang sudah disetorkan ke kas negara. 

Perkara korupsi tersebut melibatkan 4 pelaku yaitu 2 oknum PNS RSUD Langsa dan 2 orang pihak swasta. Saat ini 3 terpidana telah divonis bersalah masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.

Sedangkan 1 orang terpidana dari pihak swasta, saat ini masih menunggu turunnya petikan putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI. 

Baca juga: Staf Kedubes Jerman Dipulangkan Usai Datang ke Markas FPI

Berikutnya perkara tindak pidana korupsi dana BOS di SMKN 2 Langsa dengan kerugian negara Rp 416.449.000. Terdakwa dalam hal ini meninggal dunia, sehingga hukum pidana harus dijalani terpidana secara hukum batal. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved