Breaking News:

APBK Pidie

Forum LSM Aceh: Terkait APBK 2021, Pidie Berpotensi Mendapat Sanksi dari Pusat

"Kami  belum tahu apa penyebab keterlambatan ini, namun apapun penyebabnya yang pasti rakyat akan menerima imbasnya," kata Sudirman Hasan.

Penulis: Nasir Nurdin | Editor: Nasir Nurdin
hand over dokumen pribadi
Sudirman Hasan, Sekjen Forum LSM Aceh 

"Kami  belum tahu apa penyebab keterlambatan ini, namun apapun penyebabnya yang pasti rakyat akan menerima imbasnya," kata Sudirman Hasan.

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH –  Keterlambatan Pemkab Pidie menyusun APBK 2021 dinilai oleh Forum LSM Aceh akan memunculkan banyak efek bagi daerah tersebut. Selain program pembangunan berjalan lambat, Pemerintah dan DPRK Pidie juga berpotensi mendapat sanksi dari Pemerintah Pusat.

Sekjen Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan dalam siaran pers-nya yang diterima Serambinews.com, Senin (4/1/2021) menjelaskan, pemberian sanksi  atas keterlambatan penyusunan APBK sudah merupakan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia.

Acuannya, kata Sudirman adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 321 ayat 2 yang dengan tegas menyebutkan DPRK dan Kepala Daerah yang terlambat akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan.

“Kalau saja sanksi itu diberikan,  sudah pasti eksekutif dan legislatifnya kecewa,  dan ujung-ujungnya kinerja akan menurun. Efeknya pasti berdampak pada pembangunan daerah,” kata  Sudirman Hasan.

Menurut Sudirman, apa yang mereka suarakan merupakan rangkuman dari refleksi kekecewaan masyarakat yang disampaikan kepada aktivis LSM di wilayah Pidie.

"Semoga apa yang kita suarakan bisa menjadi cambuk agar semua pihak serius memikirkan kepentingan rakyat," kata Sudirman.  

Kabag Humas Setdakab Pidie, Mulyadi Nurdin yang dimintai tanggapannya terhadap 'keprihatinan' yang disuarakan oleh Forum LSM Aceh mengatakan, proses RAPBK Pidie 2021 sedang berjalan.

"Pak Bupati terus memantau dan mengingatkan tim anggaran agar menuntaskan secepatnya. Mengenai teknisnya tentu ada pada tim anggaran, tetapi mereka juga terus bekerja sesuai arahan Pak Bupati," kata Mulyadi Nurdin.  

Baca juga: Nagan Raya masih Zona Orange, Sudah 11 Hari Nihil Kasus Covid-19

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved