Dinkes Nagan Raya Data Tenaga Kesehatan Akan Divaksin Corona, Vaksin Sinovac Masih di Banda Aceh

Said Azman mengatakan pihaknya masih menunggu data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lembaga swasta, seperti klinik dan lainnya.

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Dinas Kesehatan (Dinkes) Nagan Raya hingga kini masih mendata semua tenaga kesehatan (nakes) di kabupaten itu yang akan divaksin Covid-19. 

Tenaga kesehatan didata yang bertugas di lingkungan pemerintah dan swasta.

Kadis Kesehatan Nagan Raya, H Said Azman SH, didampingi Sekdiskes Arafik Karim, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Rabu (6/1/2021). 

Said Azman mengatakan pihaknya masih menunggu data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lembaga swasta, seperti klinik dan lainnya.

"Untuk yang bekerja di lingkungan pemerintah sudah ada datanya," katanya.

Baca juga: Wanita Lansia New Orleans Disuntik Vaksin Covid-19, Serukan Warga Ikuti Jejaknya

Baca juga: Atasi Sakit Tenggorokan, Ini 6 Bahan Alami Bantu Sembuhkan, Mudah Ditemui di Dapur!

Baca juga: 10 Tips Kesehatan untuk Mencegah Diabetes, Mulai Tidur Cukup dan Hindari Stres

Dikatakan, setelah semua data tenaga kesehatan masuk ke Dinkes baru akan direkap serta dipastikan, sehingga tidak tertera nama ganda. 

Artinya ada beberapa tenaga kesehatan selain bekerja di lembaga pemerintah juga di swasta.

Arafik mengakui, kapan akan mulai divaksin sejauh ini belum ada jadwal dan menunggu petunjuk Dinkes Aceh dan pusat, namun pihak dinas hanya baru sebatas mendata. 

"Kami hanya menjalankan sesuai petunjuk," katanya.

Untuk jumlah masyarakat yang masuk dalam data untuk vaksin, kata Arafik, sebanyak 130 ribu orang yang tersebar di semua desa.

"Terhadap kapan akan mulai vaksin sejauh ini belum tahu. Kami masih menunggu perkembangan dari Dinkes Aceh dan pusat," jelasnya.

Vaksin jenis Sinovac yang sudah tiba di Banda Aceh, Selasa (5/1/2021), kata Arafik sejauh ini belum dikirim ke Nagan Raya. Vaksin ini masih di Dinkes Aceh.

"Untuk Nagan Raya tempat penyimpanan vaksin sudah disiapkan di Dinkes dan Puskesmas," demikian Kadiskes Nagan Raya.

14.000 Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Aceh

Seperti diberitakan Harian Serambi hari ini, Rabu (6/1/2021), sebanyak 14.000 dosis vaksin jenis Sinovac, dilaporkan sudah tiba di Banda Aceh.

Vaksin Sinovac atau vaksin Covid-19 ini tiba melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Selasa (5/1 2021) pagi.

“Vaksin untuk imunisasi Covid-19 sudah tiba, perkiraan pukul 08.30 WIB dan sampai di gudang bandara pukul 09.00 WIB,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, dr Iman Murahman di Posko Covid-19, Banda Aceh, siang kemarin.

Iman menjelaskan, delapan box yang berisi 14 ribu dosis vaksin tersebut akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan medis yang tersebar di seluruh Aceh.

“Saat ini, vaksin disimpan di gudang Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Aceh, kawasan Geuceu Kayee Jatoe, Banda Aceh. Vaksin ini akan didistribusikan setelah ada arahan dari pusat (belum terjadwal),” ujarnya.

Untuk tahap awal, sebut Iman, Aceh dijatah sebanyak 27.880 dosis vaksin. Namun, untuk sementara baru diterima setengahnya.

“Nanti setelah ini didistribusikan, akan kita terima sisanya. Untuk tahap awal, sasaran vaksin ini dikhususkan kepada tenaga kesehatan yang berpotensi terdampak Covid-19,” ungkap Iman.

Dinas Kesehatan Aceh sudah mendata kebutuhan vaksin bagi seluruh tenaga kesehatan dan tim medis di Tanah Rencong.

“Setelah didata, tenaga kesehatan dan tim medis Aceh berjumlah 60.000 orang. Kalau untuk seluruh masyarakat Aceh, jumlahnya 3,3 juta jiwa,” ujar dr Iman.

Namun, tambah Iman, untuk memenuhi seluruh vaksinasi masyarakat Aceh pihaknya membutuhkan 6,6 juta dosis vaksin.

“Karena dua kali vaksin, kita butuh 6,6 juta dosis vaksin. Satu orang dua dosis, pemberian pertama dan kedua selisih waktunya dua minggu,” pungkasnya.

Gandeng MPU

Terpisah, Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani, meminta Pemerintah Aceh menggandeng Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Tujuannya, agar masyarakat Aceh lebih yakin bahwa program ini bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh dalam rangka mencegah penularan Covid-19 yang sampai sekarang belum berakhir. 

"Yang paling penting, Pemerintah Aceh harus memastikan vaksin tersebut halal, aman, dan nyaman.

Karena itu, peran ulama di Aceh sangat penting dalam menyukseskan agenda vaksinasi untuk mengakhiri pandemi Covid-19," kata Falevi kepada Serambi, kemarin.

Menurutnya,keterlibatan berbagai pihak akan menambah kepercayaan masyarakat Aceh terhadap vaksinasi Covid-19.

Pemerintah, lanjut Falevi, juga perlu menjelaskan bagaimana proses kerja vaksin dan efek samping yang akan dialami oleh penerima vaksin.

Di sisi lain, politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini meminta MPU Aceh mengeluarkan fatwa terkait status vaksin Sinovac yang kini sudah tiba di Aceh.

"Apakah vaksin itu halal, ini kan perlu koordinasi intensif dengan MPU di Aceh.

Selain itu, harus ada fatwa dari MPU terkait status vaksin tersebut biar nanti tidak muncul lagi informasi hoax di masyarakat terkait status vaksin ini," tutup M Rizal Falevi Kirani.

Presiden Divaksin Pertama

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 perdana akan dimulai Rabu (13/1/2021) mendatang.

Penyuntikan dilakukan secara  serentak di 34 provinsi.

Program vaksinasi gratis bertahap dengan diawali dengan tiga kelompok yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan di Jakarta," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin. Selain Jokowi, vaksin akan disuntikkan ke para menteri Kabinet Indonesia Maju. "Pertama Bapak Presiden," kata Budi.

Budi meminta kepala daerah mengikuti proses vaksinasi agar masyarakat percaya dengan vaksin Covid-19.

Kepala daerah diminta mengatur jadwal vaksinasi untuk tenaga kesehatan.

Lantaran kemungkinan dibutuhkan istirahat usai vaksinasi karena ada efek samping.

Ia mencontohkan jika di Puskesmas ada empat perawat, maka sebaiknya dua perawat dulu yang divaksinasi sehingga dapat dilakukan bergantian.

"Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada empat perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua.

Kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk dua orang," ucap Budi Gunadi Sadikin.

Tidak mengandung babi

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati, menegaskan, MUI tidak akan memberikan sertifikasi halal untuk vaksin yang mengandung babi.

Ia memastikan, vaksin Covid-19 yang sudah didistribusikan di Indonesia sejauh ini tidak mengandung babi. Prose sertifikasi halal yang akan diberikan MUI ke Vaksin Covid-19 memang masih berlangsung, tapi MUI belum menemukan kandungan babi sama sekali.

"Sertifikasi halal masih dalam proses, tapi sejauh ini kami belum menemukan adanya kandungan babi," ujar Muti.

Apapun prosesnya, ucap Muti, jika mengandung babi, tidak bisa jadi produk yang disertifikasi. "Alhamdulillah vaksin Sinovac bukan dari babi," sambungnya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan tidak ada efek samping yang serius berkaitan dengan penggunaan vaksin Sinovac.

Hasil itu didapat dari data-data awal uji klinis vaksin Sinovac dari pemantauan selama satu bulan setelah penyuntikan.

"Data awal tersebut baru berupa imunogenisitas dan data keamanan, kita belum dapat data efikasi,” kata Lucia.

Lucia menerangkan, vaksin dikatakan cukup aman dan tidak ada efek samping yang serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin.

Sedangkan untuk imunogenisitas sudah menunjukan pembentukan antibodi yang bagus dalam tubuh, sehingga bisa menunggu pengamatan lebih jauh yakni 3 bulan setelah penyuntikan.

Lucia menyebutkan, Indonesia bisa menggunakan uji klinik negara lain manakala uji kliniknya sama dengan protokol uji klinik dari Indonesia sendiri.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya tidak ada kewajiban vaksin harus melakukan uji klinik di Indonesia.

“Kita sudah punya banyak vaksin sebelum pandemi Covid, dan hanya sedikit vaksin yang uji klinik di Indonesia, seperti influenza, dengue, BCG, dan polio,  itu uji kliniknya bukan dilakukan di Indonesia dan itu memungkinkan secara regulasi,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berharap kepala daerah proaktif mempersiapkan vaksinasi Covid-19 yang digelar serempak pekan depan. Jangan sampai terjadi kerumunan di masyarakat.

"Teman-teman kepala daerah, coba betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi keributan, karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain, harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi rush, tidak terjadi kerusuhan," kata Tito.

Tito juga meminta kepala daerah dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi Covid -19 yang dilakukan terhadap tiga kelompok masyarakat. "Kenapa tenaga kesehatan duluan?

Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid pun ada yang tidak percaya," ujar Tito.

"Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun, kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, Forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan," harap Tito Karnavian. (hd/mas/tribun network/denis)