Jaksa Menilai Vonis Terdakwa Korupsi Proyek Fiktif Subulussalam Terlalu Rendah

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Jaksa penuntut umum kasus  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Subulussalam tahun 2019, memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu terkait putusan hakim yang terlalu rendah terhadap terdakwa.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam (Kajari), Mhd Alinafiah Saragih kepada Serambinews.com, Kamis (7/1/2020) menanggapi hasil vonis di Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Kajari Alinafiah mengaku pihaknya masih mempertimbangkan terkait hasil vonis yang dinilai terlalu rendah dari tuntutan jaksa. "Kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu," ujar Kajari Alinafiah

Alinafiah mengatakan dua dari tiga terdakwa divonis dengan hukuman masing-masing satu tahun dan 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Vonis untuk terdakwa Saifullah Hanif mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tersebut lebih rendah enam tahun dari tuntutan jaksa yaitu hukuman 7 tahun penjara.

Kemudian hal serupa juga terjadi pada vonis terdakwa Syukri Rosab yakni hanya 2,5 tahun dari 5 tahun tuntutan jaksa.

Hanya seorang terdakwa yakni Darmawansyah alias Agam selaku rekanan proyek yang divonis lebih berat meski masih dibawah tuntutan jaksa yakni 6 tahun penjara.

Darmawansyah, dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Dalam vonisnya, Darmawansyah mendapat hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta membayar uang pengganti senilai Rp 600- juta lebih.

Kajari Alinafiah menjelaskan pihaknya mempunya waktu selama 14 untuk menentukan sikap serta menyiapkan bahan.

Dikatakan, sikap pikir-pikir dilakukan untuk memberi peluang waktu persiapan jika nantinya mereka akan banding.

“Karena kalau langsung pernyataan banding waktu kami kan cuma 7 hari. Tapi kalau pikir-pikir bisa menjadi 14 hari, sehingga waktu lebih banyak dalam menyiapkan kelengkapan dokumen terkait,” ujar Alinafiah.

Baca juga: Terdakwa Proyek Fiktif Divonis, Rekanan 6 Tahun, Sekretaris BPKD Setahun, Staf BPKD 30 Bulan

Baca juga: Selain Penjara, Dua Terdakwa Korupsi Proyek Fiktif DPUPR Subulussalam Juga Dituntut Rp 800 Juta

Baca juga: Tiga Terdakwa Korupsi Proyek Fiktif di DPUPR Subulussalam Dituntut Hukuman Berbeda

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Sidang Korupsi Proyek Fiktif DPUPR Subulussalam Secara Virtual

Meski dikatakan masih pikir-pikir, Kajari Alinafiah memastikan kemungkinan besar jaksa akan menempuh banding atas vonis hakim yang dinilai sangat rendag tersebut.

Seperti diberitakan, Hakim  Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Subulussalam tahun 2019.