13 Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Aceh dan Jajaran Dilantik, Ini Pesan Kakanwil Heni Yuwono

Pelantikan dan pengambilan sumpah yang tentu tetap mengikuti protokol kesehatan ini oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, Heni Yuwono. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 13 pejabat administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh dan jajaran dilantik.

Pelantikan dan pengambilan sumpah yang tentu tetap mengikuti protokol kesehatan ini oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, Heni Yuwono. 

Acara ini berlangsung  di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh, Banda Aceh, Rabu (13/1/2021).

Selain secara langsung, pelantikan ini juga berlangsung secara virtual. 

Kakanwil Kemenkumham Aceh, Heni Yuwono, dalam sambutannya mengingatkan pejabat yang baru dilantik ini segera menyesuaikan diri dengan tempat kerja baru dan bertugas sesuai ketentuan. 

Baca juga: FOTO - Innalillahi Wa Innailahi Rajiuun, Syekh Ali Jaber Dimakamkan di Ponpes Darul Quran

"Selalu perhatikan standar dan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan pelayanan publik," pesan Heni Yuwono. 

Hal ini sebagaimana dikutip Serambinews.com dalam siaran pers Humas Kanwil Kemenkumham Aceh.  

Kakanwil Kemenkumham Aceh ini mengatakan pelayanan publik merupakan salah satu unsur yang dijadikan acuan untuk Satker dalam mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Oleh karena itu, Heni berharap pada tahun ini seluruh Satker di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh berhasil meraih predikat WBK.

Hal ini sebagaimana sudah diraih Kanwil Kemenkumham Aceh tahun 2020. 

Baca juga: Jaksa Tahan Tiga Pejabat Aceh Singkil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rumah tidak Layak Huni

"Dengan demikian, tahun ini kita juga harus mampu mempertahankan prestasi tersebut atau bahkan dapat meningkatkannya," harap Kakanwil Kemenkumham Aceh ini.

Lebih lanjut, Heni Yuwono juga mengajak seluruh jajaran pejabat administrasi untuk melaksanakan reaktualisasi 2021 - 2024 sesuai arahan Plt Sekretaris Jenderal.

Selain itu, juga mengimplementasikan sembilan fokus yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam video conference nasional pada Senin 11 Januari 2020.