Breaking News:

Salam

Pengawasan Dana Desa Mestinya Diperketat Lagi

Sebanyak 229 keuchik di Kabupaten Aceh Barat diduga terlibat korupsi dana desa, yang terjadi sejak tahun 2016 hingga 2020

SERAMBINEWS.COM/SA’DUL BAHRI
Bupati Aceh Barat, Ramli MS 

Sebanyak 229 keuchik di Kabupaten Aceh Barat diduga terlibat korupsi dana desa, yang terjadi sejak tahun 2016 hingga 2020 dengan total kerugian negara sekitar Rp 18 miliar. Dan, dari jumlah itu, baru Rp 5 miliar yang dikembalikan.

“Hasil audit tim auditor, dari 332 desa, sebanyak 229 desa di antaranya ditemukan adanya penyelewengan dana desa. Penyelewengan yang dilakukan para keuchik itu seperti pekerjaan fiktif, tidak mencukupi volume, dan pelanggaran hukum lainnya.,” ungkap Inspektur Aceh Barat, Sirajulfata.

Tim Pemkab Aceh Barat sedang bekerja ekstra untuk menagih kembali uang kepada keuchik-keuchik yang bersangkutan. Bagi keuchik yang tidak bersedia mengembalikan, maka akan berlanjut ke proses hukum atau diseret ke meja hijau,. Makanya, untuk mengembalikan dana itu serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Inspektorat Aceh Barat bekerja sama dengan Polres dan Kejaksaan setempat.

Dari ratusan keuchik yang terindikasi menyelewengkan dana desa, ada 14 keuchik yang sudah diminta menghadap ke Mapolres setempat pada Desember lalu untuk membicarakan soal pengembalian dana, dengan tenggat waktu hingga 15 Januari 2021. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, ada yang belum mengembalikannya. Karena itu, sebagian dari mereka kasusnya sudah diserahkan ke polisi.  “Kita harap penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan undang‑undang yang berlaku," kata Bupati Aceh Barat, Ramli MS, menjawab wartawan.

Bupati mengatakan, terungkapnya kasus penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan sejumlah keuchik itu berawal dari laporan masyarakat. Pada umumnya, keuchik terindikasi korupsi saat penentuan kegiatan atau kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa tidak melalui musyawarah dengan masyarakat. "Mereka (keuchik) menggunakan dana desa seenaknya sendiri."

Ramli  pun mengimbau agar para keuchik yang telanjur mengorupsi dana desa supaya mengembalikannya agar bisa digunakan untuk pembangunan desa dan masyarakat. Sekali lagi, saya harap segera mengembalikan kerugian negara," imbau Ramli.

Kita sangat mengapresiasi keterbukaan Pemkab Aceh Barat yang mengungkap ke publik secara transparan tentang indikasi penyelewengan dana desa. Kita juga salut kepada Bupatinya yang secara tegas telah menyerahkan ke polisi sejumlah kasus penyelewengan dana desa di Aceh Barat.

Sesungguhnya ada banyak warga di seantero Aceh ini yang melaporkan ke instansi berwenang tentang indikasi korupsi dana desa. Akan tetapi, banyak laporan masyarakat itu yang diabaikan, sehingga penyelewengan dana desa makin merajalela. Makanya, sekali lagi, kita salut atas keterbukaan serta ketegasan sikap Bupati Aceh Barat tentang korupsi dana desa di wilayahnya. 

Pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah dana segar ke desa-desa dengan harapan dana itu menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi pedesaan. Rincian dana desa yang sudah digelontorkan adalah Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019) ,dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 ttriliun.

Dalam hal pengawasan pengelolahan dana setiap desa yang berjumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah, masyarakat desa memiliki hak melaporkan koruptor dana desa sebagai bagian dari fungsi mereka yakni mengawasi proses pengelolaan dana desa. Itu menjelaskan pula bahwa warga desa punya legalitas kedudukan dalam mengawasi serta mengambil keputusan mengenai pengelolaan dana desa, baik menyampaikan aspirasi maupun pada proses perencanaan sampai pelaksanaan.

Kita melihat, merajalelanya penyelewengan dana desa di negeri ini, antara lain karena kelemahan pengawasan. Lalu, banyak pula kabupaten/kota yang kurang peduli pada pengelolaan dana desa. Ironinya, laporan masyarakat mengenai adanya indikasi korupsi dana desa sering diabaikan. Padahal, untuk urusan dana desa, pengawasan yang paling efektif adalah warga desa itu sendiri yang memiliki berjuta-juta pasang mata. Makanya, pemerintah harusnya merespon setiap laporan warga mengenai adanya dugaan penyelewengan dana desa. Memang, belum tentu semua laporan warga itu benar, tapi jangan pula semua laporan dugaan korupsi itu dibuang ke tong sampah!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved