Untuk Sementara, Bandara SIM tak Layani Penerbangan Asing, Ini Upaya Pemerintah Aceh Agar Tetap Ada

Hal ini juga menyusul Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI tahun 2020 yang telah menetapkan 7 bandara di Indonesia yang tetap melayani penerbangan asing selama masa new normal ini. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Aceh Besar, selama masa pandemi Covid-19 ini tak layani penerbangan asing. 

Hal ini juga menyusul Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI tahun 2020 yang telah menetapkan 7 bandara di Indonesia yang tetap melayani penerbangan asing selama masa new normal ini. 

Tujuh bandara itu, yakni Bandara Kuala Namu Sumut, Hang Nadim, Batam (Kepri) Soekarno – Hatta, DKI Jakarta, Juanda Surabaya, Sam Ratulangi Manado, Hasanuddin Makasar dan I Gusti Gurah Rai, Bali. 

Sedangkan Bandara SIM tidak masuk dalam daftar Keputusan Menkumham ini.

Menanggapi keputusan ini, Bappeda Aceh, Senin (1/2/2021), menggelar pertemuan di Aula Bappeda Aceh membahas hal ini. 

Baca juga: VIDEO - Pesanan 60 Nasi Kotak Dibatalkan, Pria Ini Menangis hingga Ikhlas Sumbangkan ke Anak Yatim

Baca juga: Intip, Kondisi Anak-anak Syekh Ali Jaber, Setelah Syekh Wafat, Begini Perlakuan Hasan pada Adiknya

Baca juga: Pengamat Ingatkan DPRA tak Konfrontatif dalam Menanggapi Isu Pilkada, Mawardi: DPRA Harus Kooperatif

Pertemuan dalam rangka mengupayakan agar Bandara SIM tetap dibuka untuk penerbangan asing ini menghadirkan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian Angkasa Pura II dan Dishub Aceh dan lembaga terkait lainnya untuk mendengar paparan mengenai potensi Bandara SIM bagi pemasukan penerimaan negara dari sumber industri pariwisata.

Kemudian investasi, perdagangan, jasa, dan lainnya.

“Acara ini kita laksanakan sebagai upaya Pemerintah Aceh agar Bandara SIM sebagai bandara internasional tetap terbuka untuk maskapai penerbangan asing. 

Ya, khususnya penerbangan asing yang sudah melakukan kerja sama membuka rute penerbangan ke Aceh,” kata Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, SH, MHum dalam acara ini. 

Untuk meyakinkan kembali pemerintah pusat bahwa potensi Bandara SIM sebagai bandara internasional sangat besar, kata Dadek, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh, perlu melakukan presentasi hasil kajian dan analisa potensi pengembangan Bandara SIM sebagai bandara internasioal yang sangat prospektif.

"Artinya prospektif baik untuk pemasukan PT Angkasa Pura II, selaku operatornya dan perkembangan industri pariwisata, investasi, perdagangan, dan jasa lainnya di Aceh," kata Ahmad Dadek.  

Menurut data dari PT Angkasa Pura II, sebut Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, jumlah penumpang dari luar negeri yang masuk dalam tiga tahun terakhir sebelum masa pandemi covid 19, cenderung meningkat.

Tahun 2017, jumlah penumpang luar negerinya sudah 210.521 orang, tahun 2018 meningkat menjadi 260.106 orang, tahun 2019 naik lagi menjadi 370.525 orang dan tahun 2020 dalam masa pandemi turun menjadi 57.331 orang.

Sementara penumpang domestik, malah cenderung menurun.

Tahun 2018 sebanyak 1.013.304 orang, tahun 2019 turun menjadi 736.257 orang, tahun 2020 turun lagi menjadi 324.058 orang.

Melonjaknya penumpang luar negeri di Bandara SIM, menurut pihak PT Angkasa Pura II, karena ada dua perusahaan maskapai penerbangan asing yang masuk ke Bandara SIM.

Ketiga maskapai itu, yakni Fire Fly tiga kali dalam satu minggu, dengan rute penerbangan Bandara SIM – Penang, kemudian Air Asia, Bandara SIM – Kuala Lumpur, juga tiga gali dalam satu minggu.

Selain itu, juga ada penerbangan umrah reguler dari Bandara SIM, tiga kali satu minggu oleh maskapai penerbangan nasional Garuda dan carteran/tentatif yang dilakukan Lion Air.

Disaat jumlah penumpang dalam negeri (domestik) sebelum pandemi covid 19, kata Ahmad Dadek, cenderung menurun, anehnya penumpang luar negeri yang berangkat dan masuk melalui Bandara SIM, malah meningkat.

Pihak BI Banda Aceh, dalam paparannya menyatakan, Bandara SIM, perlu dibuka untuk maskapai penerbangan asing.

Pasalnya akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan industri pariwisata, investasi, perdagangan, jasa dan lainnya bagi Indonesia bagian ujong pulau Sumatera.

Selanjutnya, berbagaia fasilitas standar luar negeri yang sudah dibangun Pemerintah Aceh/Dishub Aceh, dan PT Angkasa Pura II, akan menjadi fasilitas mubazir, jika fungsikan Bandara SIM sebagai Bandara Internasional, tidak diteruskan pada tahun ini dan tahun berikutnya.

Resiko bagi Pemerintah Aceh, jika Bandara SIM tidak dibuka untuk penerbangan Internasioal, pertumbuhan industri pariwisata, perdagangan dan investasinya, dan jasanya akan melamban. 

Sedangkan pendapatan daerah ini, masih sangat besar bergantung dari transfer dana pemerintah pusat, apalagi dana otsus Aceh akan berakhir pada tahun 2027.

Jika pertumbuhan industri pariwista, investasi, perdagnagan, dan jasa liannya, melamban, maka bisa menimbulkan dampak sosial ekonomi lain bagi daerah ini.

“Oleh karena itu, untuk menguatkan fiskal lokal Aceh, Bandara SIM nya, harus tetap dibuka bagi maskapai penerbangan asing,” pungkas Dadek.

Sedangkan Dedi, selaku pemimpin acara presentasi semua paparan yang mendukung Bandara SIM dibuka kembali untuk penerbangan asing itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. 

Tujuannya agar dipertimbangkan untuk dibuka kembali. (*)