Update Darurat Myanmar: Penerbangan Internasional Tutup

Militer mengatakan, mereka telah menemukan hampir 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih.

Pemerintah dan UEC tidak merespons keluhan tersebut.

Panglima Tak Menampik Kudeta

Ketegangan semakin meningkat ketika juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kudeta pada Selasa (26/1/2021).

Dia juga memperingatkan bahwa angkatan bersenjata dapat mengambil tindakan jika keluhan tentang kecurangan dalam pemilu Myanmar tidak ditangani.

Karena khawatir ada kudeta, jalan-jalan di ibu kota Myanmar dikelilingi pagar dan kawat berduri dan aparat dari kepolisian dikerahkan untuk berjaga pada Jumat (29/1/2021).

Belasan kedutaan besar termasuk delegasi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, pada Jumat mendesak militer Myanmar mematuhi norma-norma demokrasi.

PBB Prihatin

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan intervensi militer di Myanmar.

Di tengah keprihatinan itu, pada Sabtu (30/1/2021), militer Myanmar menyatakan bakal melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

"Tatmadaw melindungi konstitusi 2008 dan akan bertindak sesuai dengan hukum," bunyi pernyataan itu sebagaimana dilansir dari Reuters.

"Beberapa organisasi dan media mengasumsikan apa yang mereka inginkan dan menulis karena Tatmadaw akan menghapus konstitusi," imbuh pernyataan itu membantah adanya kekhawatiran kudeta.

(TribunnewsWiki.com/Nur, Kompas.com/Danur Lambang Pristiandaru)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewswiki.com dengan judul Update Keadaan Darurat Myanmar: Pendukung Militer Rayakan Kudeta, Penerbangan Internasional Tutup