Breaking News:

Berita Lhokseumawe

Buku Karya Dosen Unimal Lhokseumawe Dibedah, Dampak Negatif Buzzer Dikupas Habis

Diskusi bedah buku tersebut menghadirkan narasumber Masriadi sebagai penulis buku dan Kepala Biro Harian Serambi Indonesia, Jafaruddin Yusuf.

Serambi Indonesia
Editor senior Penerbit Prenada Media Group Jakarta, Syafruddin Azhar memandu diskusi bedah buku karya dosen Unimal. 

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Prenada Media Group Jakarta, salah satu penerbit buku ternama pada Sabtu (13/2/2021), mengadakan bedah buku “Media Relations Kontemporer” yang ditulis Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo.

Bedah buku melalui aplikasi zoom tersebut dipandu editor senior Penerbit Prenada Group Jakarta, Syafruddin Azhar yang diikuti sejumlah mahasiswa dan dosen dari Aceh dan luar Aceh.

Diskusi bedah buku tersebut menghadirkan narasumber Masriadi sebagai penulis buku dan Kepala Biro Harian Serambi Indonesia, Jafaruddin Yusuf.

Diskusi itu mengulas bagaimana hubungan lembaga negara dan perusahaan dengan jurnalis atau institusi media massa.

“Kehadiran buzzer dalam perkembangan politik di Tanah Aair merusak sikap saling menghormati anak bangsa,” kata Masriadi Sambo.

VIDEO - Siamang Lahir dengan Operasi Caesar, Primata yang Terancam Punah

PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Politisi Demokrat: Sebagai ‘Juara’ Wajar Mereka Menolak

Terobos Kamar Mandi dan Iming-iming Dibeli Sepeda Motor Matic, Ayah Bejat Ini Tega Cabuli Anak Tiri

Buzzer yang tampil di laman media sosial lalu menyerang individu demi membela kepentingan tertentu dinilai merusak tatanan demokrasi dan sikap utama Bangsa Indonesia yaitu saling menghargai.

“Sikap dasar orang Indonesia itu saling menghargai perbedaan. Karena itulah, semua suku bersepakat mendirikan bangsa ini, bergabung dalam NKRI. Ini yang abai dari para buzzer ini,” urainya.

Masriadi Sambo juga menyebutkan, sesungguhnya jika konsep narasi tunggal yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai landasan komunikasi publik negara dengan rakyat berjalan efektif, maka buzzer tak diperlukan.

“Hanya perlu memaksimalkan biro komunikasi publik kementerian/lembaga negara saja untuk menyusun narasi yang bagus agar publik paham. Sehingga praktik blunder salah ucap, salah data dari pejabat publik tak membingungkan rakyat,” ulasnya.

Dia menilai, tim komunikasi negara gagal menyusun narasi apik untuk menyakinkan publik bahwa kebijakan pemerintah sudah benar.

Puasa Rajab Setelah Tanggal 1 Rajab, Adakah Manfaatnya? Simak Penjelasan 3 Ustaz Kondang

Pelantikan Pengurus PAN Aceh Tunggu Jadwal DPP, SK Terbit 28 Januari 2021

Derita Liverpool, ‘Dikacangin’ Leicester City dalam Tempo 6 Menit, Mimpi Pertahankan Gelar pun Buyar

“Perlu ketelitian dan kecerdasan tim komunikasi itu untuk menyusun narasi dan menyakinkan rakyat. Bukan sebaliknya, menggunakan buzzer sehingga gaduh dan kita kehilangan substansi dari arah kebijakan negara,” terangnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta agar dikritik. Namun sebaliknya, UU ITE yang kerap menjerat pelaku kritik masih berlaku.

“Saya sepakat negara perlu mengatur soal penggunaan media sosial. Namun saya tidak sepakat perbedaan pendapat dipenjara, bisa jadi diatur cukup dengan denda tertentu. Bukan dengan penjara,” pungkasnya.(*)

Penulis: Jafaruddin
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved