Breaking News:

Berita Kutaraja

Kakanwil Larang Pegawai Kemenag Sambut Pimpinan Secara Berlebihan, Begini Penjelasannya

Pegawai Kemenag dilarang melakukan penyambutan berlebihan terhadap pimpinan atau pegawai yang melakukan kunjungan kerja (kunker) atau tugas lain.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
Foto Humas Kanwil Kemenag Aceh
Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dilarang melakukan penyambutan berlebihan terhadap pimpinan atau pegawai yang melakukan kunjungan kerja (kunker) atau tugas lain pada suatu daerah.

Bentuk penyambutan yang dilarang apabila berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan seperti penyimpangan anggaran dan pengumpulan dana dari unit di bawahnya dengan berbagai alasan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg kepada Serambinews.com, Rabu (17/2/2021).

Pesan itu disampaikan Dr Iqbal untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Birokrasi yang Baik dan Bersih serta Bebas Korupsi.

"Dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang transparan dan bersih, seluruh satuan kerja (Satker) Kementerian Agama Provinsi Aceh agar mempedomani tata kelola birokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi dan peraturan perundang-undangan," katanya.

Baca juga: Bupati Buka Musrenbang Kecamatan Perdana di Samalanga

Baca juga: Ibu Persit KCK Koorcab Rem 011 Panen Ikan Lele Sistem Bioflok

Baca juga: Rektor IPB Akan Resmikan Pembangunan Rumah Kasim Arifin,  Disiarkan Live di Facebook Serambinews

Iqbal menyampaikan, berdasarkan surat edaran tersebut, satuan kerja dilarang melakukan praktik-praktik tranksaksional dalam bentuk apa pun yang dapat mencederai nama baik Kementerian Agama dan integritas ASN seperti jual beli jabatan, penyalahgunaan jabatan, dan lain-lain.

Termasuk melarang melakukan penyambutan berlebihan terhadap pimpinan/pegawai yang melakukan kunjungan kerja atau tugas lain pada suatu daerah/tempat yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.

"Penggunaan anggaran dalam pelaksanaa program harus dipastikan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara," tambahnya.

Iqbal mengungkapkan, seluruh pimpinan Satker agar menjalankan fungsi pengendalian internal sebaik-baiknya terhadap pelaksanaan program/anggaran sehingga benar-benar efektif dan efisien yang jauh dari praktik gratifikasi.

Baca juga: Wali Kota: Infrastruktur Banda Aceh Dibangun Didasari Asas Serba Manfaat

Baca juga: Update Zona Risiko Covid-19, Aceh Jaya dan Pidie Kembali Oranye

Baca juga: Pedagang di Blangpadang Dilarang Berjualan Malam Hari, tak Taat Protokol Kesehatan

"Bagi pejabat atau pegawai yang tidak mengindahkan surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegas Iqbal.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved