BPS Perlu Lebih Arif Tampilkan Angka Kemiskinan Aceh, Stop Framing Aceh Sebagai Daerah Termiskin

Oleh Cut Sri Mainita

BADAN Pusat Statistik (BPS) Aceh perlu lebih arif menampilkan angka-angka kemiskinan di Aceh.

Setiap kali berita resmi statistik dirilis, terkesan dimanfaatkan pihak lain untuk mendiskreditkan Pemerintah Aceh.

Kemudian berlanjut dengan kontroversi di ruang public.

Setiap BPS Aceh merilis data ekonomi makro dan tingkat kemiskinan hampir selalu terjadi kontroversi di lini massa.

Bahkan tampak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap Aceh dan Pemerintahannya. 

Baca juga: Pengamat: Aceh Miskin Karena Salah Kebijakan

BPS diberi otoritas oleh negara untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data-data statistik.

Namun, data-data kemiskinan di Aceh seyogyanya dapat disajikan dengan arief dan bijaksana.

Sangat tidak arief ketika BPS Aceh hanya menyajikan data kemiskinan di Aceh tanpa menampilkan data-data kemiskinan menurut kabupaten/kota.

Kita tahu angka kemiskinan Aceh yang disajikan BPS dan dirilis oleh hampir semua media massa itu merupakan resultan dari kemiskinan di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Akibat tidak disajikan data menurut kabupaten/kota, data kemiskinan versi BPS Aceh itu pun acap diangkat sebagai isu politik dan mendiskreditkan Pemerintahan Aceh di tingkat provinsi.

Hal ini terjadi setiap tahun dengan isu yang sama, "Dana besar tapi rakyat tetap miskin," 

Padahal, dana pembangunan Aceh dari pendapatan asli daerah atau dana transfer dari Pemerintah Pusat yang dinilai sangat besar setiap tahun itu tidak hanya dikelola Pemprov. 

Tetapi juga dikelola Pemkab/Pemko dan bahkan di tingkat gampong ada dana desa setiap tahunnya.

Baca juga: Aceh Miskin tapi Bahagia

Uniknya lagi, ketika Pemerintahan Aceh dijadikan samsak politik hampir setiap tahun, bupati/wali kota tampak tak terusik.