Breaking News:

Opini

Mempraktikan Syariat Islam Kaffah dalam Bermuamalah

Industri keuangan syariah berkembang pesat di Indonesia pascalahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Mempraktikan Syariat Islam Kaffah dalam Bermuamalah
FOR SERAMBINEWS.COM
Dr. Zaki Fuad, M.Ag, Dekan FEBI UIN Ar-Raniry

Oleh Dr. Zaki Fuad, M.Ag, Dekan FEBI UIN Ar-Raniry

Industri keuangan syariah berkembang pesat di Indonesia pascalahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai lex specialis operasional perbankan. Kekhususan teknis operasional perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional menjadi kajian menarik dari perspektif hukum Islam di wilayah lex specialis yang memberlakukan syariat Islam kaffah.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil, makmur dan sejahtera dalam naungan syariat Islam diperlukan adanya regulasi operasional lembaga keuangan syariah dalam berbagai aspeknya, bank dan nonbank. Karena keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu kunci instrumen penting bagi operasional pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh.

Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengembangkan dan mengatur Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan privat dan publik. Pasal 125 UUPA ayat (1) disebutkan bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Di dalam ayat (2) syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sembilan hal: (1) Ibadah, (2) Ahwalussyaksiyah; (3) Muamalah, (4) Jinayah, (5) Qadha, (6) Tarbiyah, (7) Dakwah, (8) Syiar, dan (9) Pembelaan Islam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh sebagai regulasi operasional oleh pemerintah Aceh (eksekutif) bersama DPRA (legislatif) sebagai pemegang kekuasaan politik dan hukum menyusun detail regulasi turunan dalam bentuk Qanun agar pelaksanaan

syariat Islam secara operasional di tengah masyarakat terlaksana secara de jure. Pemerintah bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan syariat Islam di seluruh wilayah lex specialis teritorial Aceh secara de facto. Karena perwujudan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai negara, memiliki akar historis yang kuat dalam kerajaan Aceh Darussalam di abad ke-16 dan 17.

Bab XXII UUPA tentang Perekonomian 19 pasal mengatur orientasi perekonomian dimulai pasal 154 sampai pasal 173. Dibagian kedua bab ini menjabarkan Arah Perekonomian. Pasal 155 ayat (1) disebutkan perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat, dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Peningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sampai saat ini belum dirasakan selama tujuh puluh lima tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu perlu dicari model dan konsep pembangunan ekonomi Islam berkelanjutan agar keadilan sosial yang dicita-citakan terealisasi yang berbasis pada keadilan mengakses sumberdaya produksi.

Selama ini mustahil terwujud karena pola pembangunan konvensional pilihan pemerintah. Di dalam operasionalnya self interest dalam mencari keuntungan pribadi si pemilik modal (kapitalis) jadi fokus dan mengabaikan pola kelestarian lingkumgan, akibatnya alam penyedia sumberdaya yang diekstraktif manusia menjadi rusak yang berakibat terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan likuifaksi.

Implementasi SDGs

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved