Internasonal
Mahkamah Agung AS Tolak Upaya Terakhir Donald Trump, Tutup Kasus Penggelapan Pajak Dirinya
Mahkamah Agung AS menolak upaya mantan Presiden Donald Trump untuk menutup kasus penggelapan pajak dan penipuan.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Mahkamah Agung AS menolak upaya mantan Presiden Donald Trump untuk menutup kasus penggelapan pajak dan penipuan dirinya.
Hal itu membuka jalan bagi jaksa penuntut New York untuk mendapatkan catatan keuangan delapan tahun dari akuntan dan bankir Trump yang melibatkan dirinya dan Organisasi Trump.
Dilansir AP, Selasa (23/2/2021), Trump kemungkinan menghadapi tuntutan pidana dan perdata di beberapa kasus.
Tetapi penyelidikan New York telah menyelidikan bisnisnya dengan bergerak lebih jauh daripada penyelidikan lainnya.
Baca juga: Selama Jadi Presiden AS, Donald Trump Berhasil Tambah Kekayaan Sebanyak Rp 22,6 Triliun
Tanpa komentar atau perbedaan pendapat, para hakim mengeluarkan perintah satu baris yang mengatakan telah menolak permintaan Trump untuk memblokir penegakan pengadilan dari dewan juri di New York.
Pengacaranya telah mendesak pengadilan untuk memblokir panggilan pengadilan dengan alasan terlalu luas dan bermotif politik.
Jaksa Manhattan. Cyrus Vance Jr. belum mengungkapkan apa yang sedang diselidiki oleh dewan juri.
Tetapi dalam pengajuan pengadilan, kantornya mengatakan sedang mencari potensi perilaku kriminal yang berlarut-larut di Trump Organization.
Baca juga: Restoran Trump di Washington Sengaja Dikirimi Produk Busuk, Pekerjanya Sering Dilecehkan
Tak lama setelah pengadilan mengeluarkan perintahnya, Vance mentweet: "Pekerjaan berlanjut."
Trump mengutuk keputusan itu.
"Mahkamah Agung seharusnya tidak membiarkan ekspedisi memancing ini terjadi, tetapi mereka melakukannya," kata Trump dalam sebuah pernyataan.
"Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada seorang presiden sebelumnya, semuanya diilhami oleh Demokrat , Kota dan negara bagian New York," tuduh Trump.
Michael Cohen, mantan pengacara dan pemecah masalah yang bekerja untuk mantan presiden, bersaksi Trump secara teratur meningkatkan nilai kepemilikannya.
Khususnya saat mencari pinjaman dan menurunkan nilai aset yang sama untuk menurunkan pajaknya.
Baca juga: Kota New York Tutup Dua Gelanggang Es Trump, Walau Kontrak Berakhir Sebulan Lagi
Membuat pernyataan palsu tentang dokumen pinjaman atau pengajuan pajak dapat dituntut sebagai penipuan.
