Sesaknya Jalan Laksamana Malahayati

OLEH AMRULLAH  BUSTAMAM, Ketua Lembaga Bangun Kutaraja (LBK) dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, melaporkan dari Neuheun, Aceh Besar

Pascatsunami di Aceh, yakni antara tahun 2007 sampai 2008, beberapa kompleks relokasi warga korban tsunami di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten, Aceh Besar, mulai ditempati oleh warganya yang mendapat prioritas sebagai beneficiaries (penerima manfaat) saat itu.

Secara acak, masyarakat penerima kunci rumah bantuan ini merupakan warga yang direlokasi oleh pihak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias maupun NGO yang bekerja sama dengan BRR NAD-Nias dari berbagai kecamatan di Aceh.

Secara kuantitas, mereka ini umumnya merupakan aset baru bagi Aceh Besar dalam hal pertambahan penduduknya yang sempat berkurang akibat bencana tsunami tahun 2004. Pertambahan penduduk ini berkonsekuensi pada bertambahnya persoalan baru bagi pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar tentunya dalam jangka panjang.

Secara pribadi, pada tahun 2008 saat menempati rumah di kawasan Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, saya sempat berasumsi bahwa kondisi di kawasan Kecamatan Mesjid Raya dan Kecamatan Baitusssalam akan sulit berkembang dan banyak masyarakat tidak meminati daerah ini, karena dekat dengan bibir pantai.

Analisis saya saat itu hanya mendasarkan pada empat alasan, yaitu daerah ini termasuk kawasan yang gersang akibat tsunami, jauh dari Kota Banda Aceh, dekat dengan pantai (alasan traumatik masyarakat pascatsunami), dan yang terakhir adalah mata pencaharian masyarakat yang direlokasi ke perbukitan tidak sesuai dengan pekerjaan sebelum tsunami.

Tahun 2009, saya melanjutkan studi magister ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di Yogya, dalam keseharian saya bersama keluarga sering naik sepeda motor ke jalan Kaliurang. Jalan ini merupakan jalur terdekat dengan Kota Yogya, tetapi beda kabupaten, yakni Kabupaten Sleman. Kalau kita bandingkan dengan Aceh, maka sama artinya jalur Jalan Malahayati dengan Kota Banda Aceh saat ini.

Jalan Kaliurang selalu dipadati oleh kendaraan roda dua, roda empat, maupun lainnya di pagi, sore, dan malam hari. Saat Gunung Merapi meletus tahun 2010, saya pulang sejenak ke Aceh. Saat kembali ke Acehlah saya coba membandingkan antara Jalan Laksamana Malahayati dengan Jalan Kaliurang dari segi kepadatan dengan parameter bahwa dekatnya akses masyarakat ke kota provinsi adalah sama.

Namun, tahun 2010, masyarakat di kawasan Kecamatan Baitussalam dan Mesjid Raya masih sedikit. Hal ini analisis dari kepadatan kendaraan di jalan saat jam sibuk pagi dan sore hari.

Kondisi saat itu di jalanan Laksamana Malahayati tahun 2010, seingat saya maka sesaat setelah magrib maka jalanan mulai sepi, apalagi kalau kita menuju arah simpang Gampong Labui sampai  Gampong Lamnga, Kecamatan Baitussalam. Gelap dan mencekam karena lampu jalan memang tidak ada sama sekali adalah derita kami saat itu.

Namun, semenjak rumah-rumah di wilayah Kecamatan Mesjid Raya dan Baitussalam mulai diminati warga pendatang karena daerah ini yang masing dianggap memungkinkan didiami karena harga rumah sewa yang masih murah dibanding kawasan Kota Banda Aceh, membuat dua kecamatan ini semakin padat dari hari ke hari. Ramainya masyarakat yang mendiami kompleks-kompleks rumah bantuan tsunami juga menambah ramainya penduduk.

Sebagai contoh adalah Gampong Neuheun yang memiliki lebih kurang empat kompleks rumah bantuan tsunami yang rata-rata setiap kompleks terdapat 400 rumah tipe 36. Sekilas jumlah penduduk Gampong Neuheun sekarang adalah 11.000 jiwa. Selanjutnya, di kawasan Gampong Labui juga terdapat beberapa kompleks rumah bantuan tsunami.

Dari segi pembangunan rumah oleh para developer (pengembang) rumah juga cukup meningkat di kawasan Baitussalam dan sekitarnya. Konsekuensi logis dari bertambahnya penduduk ini adalah pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Ini terlihat dari banyaknya toko dan pedagang kios yang memadati sepanjang Jalan Laksamana Malahayati.

Persoalan yang muncul selanjutnya adalah padatnya ruas Jalan Laksamana Malahayati oleh segala jenis kendaraan, mulai dari  roda dua, roda empat, bahkan kendaraan panjang dan lebar seperti truk kontainer, mobil tangki minyak sampai kendaraan alat berat dari bagian proyek pembangunan Jalan Tol Sibanceh. Semua jenis kendaraan itu menambah semaraknya arus jalan ini pada jam-jam sibuk.

Kesemrawutan Jalan Laksanama Malahayati seolah tidak digubris oleh Pemkab Aceh Besar maupun Pemerintah Aceh. Padahal, sudah seharusnya Jalan Laksamana Malahayati ini dijadikan jalan dua jalur agar masyarakat lebih nyaman berkendara.