Cina Luncurkan Paspor Virus, Bisa Diperoleh Via Aplikasi We Chat
Namun, sertifikat kesehatan internasional saat ini hanya tersedia untuk warga negara Cina dan belum wajib secara menyeluruh.
lihat foto
Kredensial merupakan bagian dari dokumen apa pun yang merinci kualifikasi, kompetensi, atau otoritas yang dikeluarkan untuk seseorang oleh pihak ketiga dengan otoritas yang relevan atau de facto atau kompetensi yang diasumsikan untuk melakukannya. Industri penerbangan percaya bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) harus mengambil peran utama, percaya bahwa akan meningkatkan kepastian informasi dalam kredensial itu sah.
"Untuk orang yang divaksinasi penuh, mengatakan "mereka dapat - tanpa masker wajah - bertemu orang yang divaksinasi dan mengunjungi orang yang tidak divaksinasi dalam satu rumah tangga yang berisiko rendah terkena penyakit parah," ungkap CDC dalam keterangannya.
Namun, badan kesehatan tetap menganjurkan agar tidak bepergian. "Setiap kali ada lonjakan dalam perjalanan, kami mengalami lonjakan kasus di negara ini," ujar direktur CDC, Dr Rochelle Walensky.
Banyak varian Covid-19 yang kini menyebar di AS, dimulai di negara lain, tambah Walensky. Namun, dia mengemukakan kemungkinan bahwa dengan lebih banyak data CDC akan segera menyetujui perjalanan oleh orang yang divaksinasi.
Maskapai penerbangan mengandalkan vaksinasi yang tersebar luas untuk meningkatkan perjalanan, dan "paspor virus" dinilai dapat membantu penerbangan internasional.
Indonesia Belum Bisa
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut ide paspor virus masih jauh dari keperluan mendasar yang dibutuhkan oleh Indonesia.
"Persoalan kita di Indonesia adalah masih persoalan sangat mendasar, yaitu penerapan 3T, 5M dan vaksinasi. Jangan sampai keinginan dan cita-cita yang terlalu jauh ini malah mengacaukan dan atau menghambat pelaksanaan 3 hal mendasar tadi," ujar Mufida.
Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II ini mengingatkan pada momen satu tahun pandemi, Indonesia saat ini belum bisa dikatakan berhasil dalam menangani penyebaran virus Covid-19.
Menurut Mufida, kemampuan 3T oleh pemerintah masih sangat rendah. Penurunan jumlah kasus yang saat ini tercatat diduga bukan dikarenakan sudah terkendalinya penyebaran virus ini, akan tetapi lebih kepada penurunan jumlah tes yang dilakukan.
Baca juga: AHY Hadapi Dua Gugatan, Buntut Pemecatan 7 Kader Partai Demokrat
Mufida juga menekankan capaian vaksinasi di Tanah Air juga masih rendah dan masih jauh dibawah target yang ditentukan sendiri oleh Pemerintah.
"Karena itu, saya berpesan, janganlah kita disibukan dengan hal-hal lain dan melupakan serta menunda hal-hal yang mendasar," ungkap dia.
Mufida mengatakan paspor virus ini perlu dikaji secara lebih mendalam dan serius. Dengan adanya paspor ini artinya akan banyak perjalanan keluar masuk Indonesia. Dimana hal ini akan semakin menyulitkan proses karantina vaksin dan juga proses tracingnya.
Dia menekankan masih banyak PR mendasar soal penanganan Covid yang masih belum tuntas. Sebab itu, ide dan gagasan paspor vaksin ini jangan buru-buru diterapkan di Indonesia karena masih perlu peningkatan hal-hal yang mendasar penanganan pandemi.
"Jangan sampai Indonesia mengalami gelombang ke-2, ke-3 dan bahkan tsunami karena kebijakan yang belum tutas dilaksanakan sudah terganggu dengan kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan penjaminan kesehatan diatas ekonomi," tegasnya.
