Keluarga Etnis Uighur Tuntut Keadilan untuk Saudaranya yang Hilang di Xinjiang China

Namun mereka mengaku karena kontrol ketat China terhadap informasi, pihaknya tidak dapat memverifikasi secara independen status dan keberadaan Ekpar saat ini.

“Tetapi kami secara konsisten menekan China untuk informasi ini setiap kali kami mengangkat kasusnya," kata juru bicara itu.

Sebuah laporan baru oleh lebih dari 50 ahli global dalam hak asasi manusia, kejahatan perang dan hukum internasional (Rayhan termasuk di dalamnya), mengklaim tindakan yang dituduhkan China di wilayah Xinjiang telah melanggar setiap ketentuan dalam Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tapi Pemerintah China membantah tuduhan genosida di Xinjiang.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi pekan ini mengatakan tuduhan itu "tidak masuk akal."

Dia menuduh adanya politisi Barat yang "menciptakan apa yang disebutnya sebagai masalah Xinjiang” untuk merusak keamanan dan stabilitas di Xinjiang dan menahan pembangunan China.

Tapi pejabat tinggi Beijing itu yang tidak menerangkan siapa “Barat” yang dia maksud.

Penegakan HAM

Dalam bahaya Dalam sebuah wawancara kepada CNN, Rayhan mengaku khawatir akan kondisi saudara laki-lakinya setelah dia mengambil risiko berkampanye demi pembebasan saudaranya.

Rayhan berharap pemerintahan Biden akan lebih tegas menangani China atas apa yang terjadi di Xinjiang.

"Saya benar-benar marah atas apa yang telah terjadi pada saudara saya. Ini adalah ketidakadilan yang tak terkatakan.

Tidak ada keluarga yang harus mengalami hal seperti ini. Tapi memang demikian kenyataannya," katanya.

Meskipun berada di AS, Rayhan mengaku pembelaan atas nama saudara laki-lakinya membahayakan keluarga dan dirinya sendiri.

Dia khawatir akan keselamatan orang tuanya setiap kali dia berbicara, dan jika dia kembali.

"Saya pikir saya juga akan menghilang ke dalam bayang-bayang kamp pengasingan ini," ungkapannya.