Krisis Politik di Myanmar
Myanmar: Krisis Politik, Rohingya, dan Hubungannya dengan China
China memasukkan Myanmar dalam koridor ekonomi China-Myanmar sebagai bagian dari Belt and Road Initiative.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, ISTANBUL - Sibel Karabel, peraih dua gelar master dalam perdagangan internasional dan politik Uni Eropa serta hubungan internasional yang saat ini menjabat sebagai direktur Pusat Studi ASEAN di Universitas Gedik Istanbul, menyimpulkan adanya keterkaitan antara peristiwa kudeta militer dan pembantaian Rohingya sekaligus mengusir mereka dari Rakhine, dengan hubungan geo-strategis dan geo-ekonomi antara Myanmar dan China.
Dalam tulisannya yang dipublikasi Anadolu Agency, Sibel Karabel mengungkapkan;
Pada 1 Februari 2021, kudeta militer terjadi di Myanmar. Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto partai yang berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta jumlah pejabat pemerintah ditahan.
Tentara Myanmar mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dengan alasan ada "kecurangan" pada Pemilu 8 November 2020.
Myanmar telah mengalami banyak intervensi militer dalam sejarah politiknya.
Namun, tidak seperti kudeta sebelumnya, narasi tradisional yang digunakan untuk membenarkan kudeta, yaitu "kekacauan internal" dan "ancaman terhadap integritas serikat pekerja", tidak disebutkan kali ini.
Kudeta tersebut dilandasi fakta bahwa Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer kalah dalam Pemilu November 2020.
Partai ini hanya mendapatkan sepertiga dari suara NLD, partai besutan Suu Kyi yang "liberal". Tentara pun kecewa dengan hasil itu tersebut.
Kudeta itu juga mungkin dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk keinginan pejabat tinggi untuk melarikan diri dari sanksi internasional atas pembantaian Muslim Rohingya.
Fakta bahwa intervensi militer terjadi selama minggu saat pemerintah akan mendapatkan persetujuan parlemen tampaknya mendukung klaim tersebut.
Myanmar penting bagi China karena politik dalam negerinya yang kompleks, hubungan yang tidak menentu dengan komunitas internasional, dan lokasi geo-strategis, sebagaimana dibuktikan oleh perkembangan kontemporer.
Dalam artikel ini, peristiwa terkini di Myanmar akan dievaluasi dari perspektif hubungan China-Myanmar, dan sistem politik Myanmar akan dikaji dari sudut pandang sejarah, serta konteks hubungannya dengan Negara Panda itu.
Baca juga: VIDEO - Militer Myanmar Kembali Tembak Pengunjuk Rasa, 10 Orang Tewas
Baca juga: Manfaatkan Kekuasaan Ayah, Anak Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing Diberi Sanksi Amerika Serikat
Baca juga: Polisi Myanmar Ngaku Diperintah untuk Menembak Demonstran, Menolak dan Pilih Lari Ke India
Baca juga: Bongkar Lagi Makam Gadis 19 Tahun yang Ditembak Mati, Aparat Myanmar Sebut Pelakunya Provokator
Sejarah politik Myanmar
Untuk memahami posisi Myanmar dalam sistem global kontemporer dan tatanan politiknya, kita perlu melihat kembali sejarah negara tersebut.
Di Myanmar, Union of Burma dibentuk sebagai pemerintahan konstitusional pada 1948.
