Breaking News:

Krisis Politik di Myanmar

Myanmar: Krisis Politik, Rohingya, dan Hubungannya dengan China

China memasukkan Myanmar dalam koridor ekonomi China-Myanmar sebagai bagian dari Belt and Road Initiative.

AFP/STR
Para demonstrasn bereaksi saat gas air mata ditembakkan oleh polisi anti huru hara selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Senin (8/3/2021) 

SERAMBINEWS.COM, ISTANBUL - Sibel Karabel, peraih dua gelar master dalam perdagangan internasional dan politik Uni Eropa serta hubungan internasional yang saat ini menjabat sebagai direktur Pusat Studi ASEAN di Universitas Gedik Istanbul, menyimpulkan adanya keterkaitan antara peristiwa kudeta militer dan pembantaian Rohingya sekaligus mengusir mereka dari Rakhine, dengan hubungan geo-strategis dan geo-ekonomi antara Myanmar dan China.

Dalam tulisannya yang dipublikasi Anadolu Agency, Sibel Karabel mengungkapkan;

Pada 1 Februari 2021, kudeta militer terjadi di Myanmar. Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto partai yang berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta jumlah pejabat pemerintah ditahan.

Tentara Myanmar mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dengan alasan ada "kecurangan" pada Pemilu 8 November 2020.

Myanmar telah mengalami banyak intervensi militer dalam sejarah politiknya.

Namun, tidak seperti kudeta sebelumnya, narasi tradisional yang digunakan untuk membenarkan kudeta, yaitu "kekacauan internal" dan "ancaman terhadap integritas serikat pekerja", tidak disebutkan kali ini.

Kudeta tersebut dilandasi fakta bahwa Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer kalah dalam Pemilu November 2020.

Partai ini hanya mendapatkan sepertiga dari suara NLD, partai besutan Suu Kyi yang "liberal". Tentara pun kecewa dengan hasil itu tersebut.

Kudeta itu juga mungkin dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk keinginan pejabat tinggi untuk melarikan diri dari sanksi internasional atas pembantaian Muslim Rohingya.

Fakta bahwa intervensi militer terjadi selama minggu saat pemerintah akan mendapatkan persetujuan parlemen tampaknya mendukung klaim tersebut.

Halaman
1234
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved