Kemiskinan
Sekda Aceh Bahas Penanganan Kemiskinan Bersama Sembilan Instansi Vertikal
Acara rapat koordinasi pengentasan kemiskinan Sekda Aceh dengan 9 instansi vertikal, diawali sarapan pagi bersama di ruang rapat potensi daerah lantai
Penulis: Herianto | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Herianto I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekda Aceh dr Taqwallah M Kes bersama sembilan instansi vertikal melaksanakan rapat koordinasi untuk penanganan pengentasan kemiskinan di Aceh, Senin (15/3).
Kesembilan instansi vertikal yang hadir ikut rapat dengan Sekda itu, adalah Kakanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Ditjen Pajak Aceh, Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Aceh, BPKP Aceh, BPS Aceh, BPK Perwakilan Aceh, Pimpinan BI Aceh dan OJK Aceh.
Acara rapat koordinasi pengentasan kemiskinan Sekda Aceh dengan 9 instansi vertikal, diawali sarapan pagi bersama di ruang rapat potensi daerah lantai III Kantor Gubernur Aceh, kemudian dilanjutkan rakornya di ruang rapat Sekda Aceh.
Dalam rakor itu, masing-masing instansi vertikal yang hadir memberikan paparan mengenai tantangan prekonomian Aceh ke depan dan berikut rekomendasinya untuk pengentasan kemiskinan.
• Anton Medan Dimakamkan Besok, Lantunan Ayat Alquran Berkumandang di Rumah Duka dan Suasana Haru
• Turis Prancis Dituduh Sebagai Mata-mata, Seusai 10 Bulan Mendekam di Penjara Iran
• Kepala KUA Pulo Aceh: Warga tak Miliki Buku Nikah Hanya 5 Persen
Pemerintah Aceh disarankan untuk melakukan pemetaan kembali daerah kantong-kantong kemiskinan yang ada di Aceh.
Dibuat permasalahannya apa, kemudian buat metode cara mengatasinya, karena lain daerah lain permasalahan kemsikinan yang terjadi, dan tidak seragam.
Dalam pemetaan kantong kemiskinan, dan penangan cara pengentasannya, melibatkan pihak terkait dan instansi tehnis yang ada di daerah setempat.
Kedua memaksimalkan pemanfaatan dana pemberdayaan ekonomi nasional (PEN). Misalnya dana KUR, penyaluran dana ultra mikro, penyaluran dana UMKM, bantuan produktif usha mikro dan lainnya.
Menurut laporan dari pusat, realisasi dana dana pemberdayaan ekonomi rakyat itu di Aceh masih tergolong rendah sampai bulan Maret ini. Padahal pagunya secara nasional masih cukup besar.
“ Untuk itu dengan rakor ini, antara intansi vertikal dan dinas teknis di Aceh, bisa berkolaborasi dalam memaksimalkan dana tersebut, agar tersalur kepada sasaran yang ingin dicapai, secara tepat guna ” kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Safriadi.
Sekda Aceh yang mendengar langsung paparan dari masing-masing intansi vertikal itu mengatakan, kolaborasi bersama instansi pusat yang berada di Aceh itu, sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta menghadirkan kemandirian ekonomi bagi rakyat Aceh.
Pada pertemuan itu, Sekda Aceh bersama para kepala instansi vertikal tersebut memutuskan ada tigal hal yang perlu difokuskan untuk mengatasi kemiskinan di Aceh.
Pertama memetapan kantong-kantong kemiskinan di daerah, kedua memaksimalkan penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional, dan terakhir pemulihan pembangunan infrastruktur menggunakan skema non APBA.
Respon Sekda Aceh tersebut, ditanggapi positif oleh sembilan inatansi vertikal yang hadir, salah satunya adalah Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Safriadi.