Pangan

Aceh Masih Bergantung Pasokan Bahan Pangan dari Daerah Lain

Dikatakam Dedi Farian, penetapan 4 prioritas RKPA Pemerintah Aceh Tahun 2022 mempertimbangkan secara matang perkembangan wabah covid-19 yang saat ini

Penulis: Zubir | Editor: Ansari Hasyim
For Serambinews.com
Kegiatan Musrenbang Gampong di Gampong Tanjong Paya, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Sabtu (19/12/2020) dihadiri Camat Peusangan. 

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Pemerintah Aceh menetapkan empat prioritas yang akan dijabarkan pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2022 yang meliputi empat bidang.

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Aceh diwakili Kabid P2IK, Dedi Farian ST, MT, saat menghadiri pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Perencanaan 2022, di aula Cakdon setempat, Senin (22/3/2021).

Dikatakam Dedi Farian, penetapan 4 prioritas RKPA Pemerintah Aceh Tahun 2022 mempertimbangkan secara matang perkembangan wabah covid-19 yang saat ini telah menjadi pandemi global.

Maka tema pembangunan yang akan diusung pada rencana kerja Pemerintah Aceh tahun 2022, “membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif”.

Dedi Farian merincikan, empat bidang dari 4 prioritas yang akan dijabarkan pada rancangan RKPA tahun 2022.

Pertama, menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif. Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

9 Peserta Khafilah Labuhanhaji Barat Masuk Final Cabang MTQ Aceh Selatan

Sahkah Puasanya Jika Makan dan Minum Sahur Setelah Waktu Imsak? Ini Jawaban Ustaz

Hasil Liga Spanyol - Luis Suarez jadi Pahlawan untuk Kemenangan Atletico Madrid

Ketiga, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan. Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.

Menurutnya, penentuan keempat prioritas itu ditetapkan setelah melalui diskusi dan analisa mendalam yang akan dijabarkan dalam program/kegiatan prioritas.

Dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan serta isu strategis pembangunan.

Diantaranya angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran, ketimpangan wilayah antara kabupaten/kota.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terdampak oleh pandemi covid-19.

Kondisi ini akan semakin berat mengingat Aceh yang belum mandiri, dan kini masih bergantung pada pasokan bahan pangan dari daerah lain, seperti beras, daging, ayam, telur, dan sayur mayur.

Padahal, Aceh merupakan swasembada padi dan kawasan pertanian perkebunan yang merupakan daerah potensial sebagai penghasil bahan-bahan pangan.

Namun saat ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah ini sendiri.

Disampaikannya, kondisi keuangan RI pada masa pandemi covid-19 dalam kondisi kurang baik. Pendapatan dan pemasukan negara jauh dari target yang diharapkan.

Kondisi ini juga berimbas kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang sebagian besar dana pembangunannya berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, seperti DAU, DAK, Otsus dan Migas serta lain-lain.

Untuk itu Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu lebih efektif dan efisien dalam menentukan program/kegiatan pembangunan tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan beberapa hal.

Di antaranya, penentuan program/kegiatan harus bersifat quick win yang dapat menyentuh masyarakat secara langsung.

Penghematan pada belanja pemerintah dengan memprioritaskan belanja yang bersifat wajib.

Meningkatkan investasi di daerah upaya mendorong pad dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain selain dari dana otsus yang tinggal 6 tahun lagi.

Mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Terakhir, membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Demi mewujudkan penyusunan RKPA atau RKPK yang berkualitas, maka digunakan pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, integratif dan spasial.

Agar kebijakan anggaran belanja dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program, secara multi sector dengan target dan sasaran yang berorientasi outcome.

Pemerintah Aceh berharap, Musrenbang Kota Langsa tahun 2021 yang dilaksanakan di tengah situasi yang sulit ini harus dapat dimanfaatkan se-optimal mungkin.

Untuk melakukan pembahasan program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini.

Semoga musrenbang ini menghasilkan kesepakatan bersama dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam RKPK Langsa tahun 2022.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved