Breaking News:

Salam

Kelas Standar BPJS Diikuti Penyesuaian Tarif?

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan pihaknya masih menyiapkan kelas rawat inap (KRI)

Editor: bakri
id.wikipedia
BPJS Kesehatan 

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan pihaknya masih menyiapkan kelas rawat inap (KRI) standar untuk BPJS Kesehatan, menyusul terbitnya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2021 tentang bidang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

PP No 47 tahun 2021 mengingatkan, konsep kelas rawat inap standar ini paling lambat 1 Januari 2023 sudah diterapkan. Jika itu diterapkan, maka akan ada kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan sebanyak 60% di setiap rumah sakit pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lalu di rumah sakit swasta jumlahnya 40% dari seluruh ruang rawat inap.

Saat ini DJSN masih mengkaji hal-hal yang terkait dengan rawat inap kelas standar. Salah satunya perihal penyesuaian tarif rumah sakit, hingga penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Kita belum tagu bagamana tanggapan para pengamat, DPR, dan masyarakat mengenai penerapan kelas stabdar layanan BPJS. Namun, reaksi keberatan sudah muncul dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyatakan kesulitan memenuhi kamar rawat sesuai kelas standar BPJS. “Penarapan kelas standar berarti akan menghapus kelas yang sebelumnya ada yakni Kelas I, II, dan III. Ini butuh waktu, butuh sumber daya, pembiayaan yang besar,” ujar Sekretaris Jenderal ARSSI Ichsan Hanafi.

Rumah sakit swasta memiliki berbagai macam kelas. Terdapat rumah sakit swasta skala kecil, menengah, dan besar. Rumah sakit swasta yang masuk dalam skala kecil akan kesulitan mengubah besaran kamar seusai dengan kelas standar. Meski begitu, rumah sakit tak bisa mengakhiri kerja sama karena akan berdampak pada turunnya pasien. “Penduduk Indonesia sudah peserta BPJS, jadi kalau mencari pasien di luar BPJS tentu sangat sulit.”

Saat ini kurang lebih 70% rumah sakit swasta telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. ARSSI berharap ada kemudahan pembiayaan dari pemerintah bagi rumah sakit kecil melakukan renovasi untuk memenuhi kelas standar.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memang tak pernah sepi dari kontorversi. Setidaknya ada beberapa hal yang sering mengemuka. Pertama, BPJS sering disebut sebagai jaminan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah. Kenyataannya, para peserta diwajibkan membayar iuran (premi) tiap bulan sebagaimana dalam asuransi. Ketika iuran BPJS kesehatan dinaikkan tempo hari, masyarakat sangat menolaknya, terutama kenaikan itu terjadi di tengah beban hidup masyarakat yang sangat berat.

Maka, jika penerapan kelas standar nanti dikaitkan dengan penaikan iuran BPJS, maka inilah yang akan menuai protes masyarakat kelas menengah dan atas, apalagi jika pandemi belum berakhir saat ketentuan baru itu diterapkan. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang terkait dengan penaikan beban finasial ke masyarakat, hendaknya diterapkan ketika pandemi benar-benar sudah berakhir dan ekonomi masyarakat sudah pulih.

Kemudian, Pemerintah pun harus benar-benar memberi garansi kepada masyarakat bahwa fasilitas pelayanan kesehatan kepada setiap pemegang hak BPJS Kesehatan akan semakin baik. Sebab, yang paling banyak protes selama ini adalah masyarakat kelas menengah dan atas. Keluhan utama mereka adalah fasilitas pelayanan. Sedang kan masyarakat kelas bawah adalah kelompok yang paling bersyukur atas kehadiran BPJS kesehatan. Tapi, ketika kurang mendapat pelayanan yang baik mereka juga protes. Misalnya sudah dua jam di IGD belum ada dokter yang tangani dan lain-lain.

Dulu pejabat pemerintah mengatakan layanan administrasi  BPJS bisa dilaksanakan dalam 24 jam setiap hari. Tapi, kenyataan sekarang layanan administrasi BPJS di banyak tempat tak ada layanan administrasi BPJS pada akhir pekan. Jika ada keperluan di hari Sabtu atau Minggu maka harus menunggu Senin.

Oleh sebab itu, layanan BPJS kesehatan yang mulai sangat dinikmati masyarakat kelas bawah ini perlu terus dilancarkan akses-akses peyalanan yang selama ini macet, atau dikeluhkan masyarakat.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved