Breaking News:

Berita Aceh Tamiang

BPN Tegaskan Batas Wilayah Aceh Tamiang-Langkat sudah Final, Rujukannya Permendagri 28 Tahun 2020

“Sudah final melalui Permendagri 28 Tahun 2020,” kata Kepala BPN Aceh Tamiang, Ramli dalam raker bersama DPRK Aceh Tamiang, Senin (29/3/2021).

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Saifullah
Serambi Indonesia
Dua pimpinan DPRK Aceh Tamiang, Fadlon dan Muhammad Nur saat mendengarkan penjelasan Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Amiruddin mengenai tapal batas dengan Sumatera Utara, Senin (29/3/2021). 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tamiang menyatakan bahwa batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Langkat, Sumatera Utara sudah final menyusul terbitnya Permendagri 28/2020.

Permendagri  yang ditandatangani Tito Karnavian pada 19 Mei 2020 ini pun menjadi rujukan BPN kalau titik eksekusi yang dilakukan PN Stabat merupakan wilayah Aceh Tamiang.

“Sudah final melalui Permendagri 28 Tahun 2020,” kata Kepala BPN Aceh Tamiang, Ramli dalam rapat kerja atau raker bersama DPRK Aceh Tamiang, Senin (29/3/2021).

Ramli mengungkapkan, persoalan tapal bartas di kawasan Tenggulun sudah berlangsung 32 tahun.

Dia menduga, kekisruhan baru ini disebabkan adanya gugatan sengketa lahan yang diajukan ke PN Stabat.

Baca juga: Aceh Tamiang Sepakat Bentuk Tim untuk Sikapi Putusan PN Stabat, Ini Tugas dan Wewenangnya

Baca juga: Tindak Lanjuti Rencana Budidaya Udang Vaname, Bupati Aceh Singkil Instruksikan Perubahan Qanun RTRW

Baca juga: Kemendagri Apresiasi Pemda, Vaksinasi Covid-19 Dilaksanakan Sesuai SOP

“Persoalannya ada pada gugatan. Saya melihat adalah objek yang dulu masuk ke Kabupaten Langkat, sehingga wilayah hukumnya jatuh ke PN Stabat. Ini bisa dikesampingkan setelah terbit Permendagri 28/2020,” ujarnya.

Dalam raker itu, Ramli pun menyampaikan beberapa kejanggalan putusan PN Stabat.

“Putusan PN Stabat dikeluarkan 4 Maret 2021, sedangkan Permendagri 28/2020 sudah lebih dulu terbit 19 Mei 2020,” ulasnya.

“Dan apa dibenarkan orang punya lahan seluas itu tanpa HGU,” tanya Ramli merujuk gugatan 1.100 hektare yang diajukan Bukhary.

Pernyataan ini didukung Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Amiruddin yang menyebut tapal batas Aceh Tamiang dengan Langkat sudah final sesuai Permendagri 28/2020.

Baca juga: Pemko Sabang Gelar Musrenbang Tahun 2022

Baca juga: Ini Tanggapan Dewan Terkait Aksi Penolakan Perbup Aceh Utara

Baca juga: Kawasan Geulanggang Labu Bireuen Dihantam Puting Beliung

Amiruddin mengingatkan, titik batas Aceh Tamiang dan Langkat merupakan kesepakatan kedua daerah.
“Batas wilayan ini bukan sepihak dari Aceh. Permendagri 28/2020 ini lahir karena sebelumnya ada kesepakatan kedua belah pihak yang diajukan ke Mendagri,” jelasnya.

Namun mengenai titik eksekusi, dia meminta tim yang akan dibentuk melakukan cek ulang sesuai dengan koordinat yang ada dalam Permendagri 28/2020.

“Kalau memang itu punya Aceh Tamiang, kenapa kita harus atrek (mundur). Regulasinya jelas, ada jalur hukum yang bisa kita gunakan,” tegasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved