Bangsamoro
Bangsamoro Godok RUU Pemakaian Kalender Hijriah dan Masehi, Digunakan Pada Seluruh Surat Resmi
RUU ini mengamanatkan penggunaan ganda kalender Hijriah dan Masehi di semua kementerian, lembaga, unit pemerintah daerah, dan kantor
lihat foto
Kelima provinsi dimaksud adalah yaitu Basilan (tidak termasuk Kota Isabela), Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, dan Lanao del Sur.
Sementara tiga kota adalah Kota Cotabato (ibu kota BARMM), Kota Lamitan, dan Kota Marawi.
MILF memimpin perjuangan untuk wilayah otonomi itu sejak pertengahan abad ke-20, yang pada akhirnya menghasilkan pembicaraan damai dan pembentukan BTA setelah referendum pada 30 Januari 2019.
Baca juga: Pimpinan MILF Jabat Kepala Menteri Pemerintahan Bangsamoro, Mantan Kombatan Akan Masuk Parlemen
Enam Jadi Tiga Jadi Enam
Selama proses negosiasi damai dengan pemerintah nasional Manila, atau sebelum Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang dipimpin oleh Al-Hajj Murad Ebrahim, meminta masa transisi pemerintahan selama enam tahun.
Tetapi hasil negosiasi menghasilkan pemerintahan transisi selama tiga tahun di bawah Ebrahim, yaitu hingga 2022.
Dalam negosiasi itu, kedua belah pihak setuju untuk mengizinkan pemerintah transisi (BTA) mengendalikan pemerintahan di wilayah BARMM hingga tahun 2022.
Pada tahun 2022, diharapkan berlangsung pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru secara demokratis yang melibatkan seluruh pemilih di wilayah Otonomi Muslim Mindanao (BARMM)
Tetapi dalam perjalanan, atau pada awal tahun 2021, muncul tuntutan untuk memperpanjang batas waktu transisi hingga 2025.
Hampir semua anggota parlemen pemerintahan transisi Bangsamoro (BTA) dengan suara bulat mendukung tuntutan tersebut.
Para penduduk di seluruh wilayah Mindanao juga telah mengadakan pawai mendukung permintaan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.
Anggota Pemerintahan Bangsamoro saat ini meyakini bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai target yang ditetapkan sebelum pemilu dilaksanakan.
Setidaknya tujuh RUU telah diajukan di Kongres dan Senat - enam di antaranya meminta perpanjangan, sementara satu mendukung agar pemilihan diadakan pada waktu yang disepakati pada tahun 2022.
Kongres diharapkan melanjutkan negosiasi pada Mei ketika RUU tersebut akan diperdebatkan dan diharapkan untuk disahkan, kata sumber.
Tahun lalu, pemerintah otonom mengesahkan Kode Administrasi Bangsamoro dan mendeklarasikan tanggal 21 Februadi sebagai hari libur.(Serambinews.com)
