Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan Umumkan Perpanjangan Masa Transisi Bangsamoro

SERAMBINEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara pribadi akan bertemu dengan presiden Senat dan Ketua Kongres untuk memutuskan perpanjangan batas Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) hingga 2025, kata sumber seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (4/4/2021).

“Presiden Duterte sekarang akan memutuskan tentang perpanjangan BTA setelah 2022,” sumber pemerintah mengatakan kepada Anadolu Agency.

Sumber itu mengatakan, pekan lalu perwakilan dari Pemerintah Bangsamoro bertemu secara virtual dengan Presiden Duterte, anggota Kabinet, presiden Senat Filipina, dan ketua Kongres.

"Semua orang mendukung langkah untuk memperpanjang masa transisi dan mengadakan pemilu pada 2025," kata mereka.

"Hanya ada satu keberatan, yaitu dari gubernur provinsi Sulu (Bangsamoro)."

Baca juga: Bawa Senapan dan Peluncur Granat, 10 Pria Bersenjata Menyerah Kepada Polisi Bangsamoro

Baca juga: Otonomi Bangsamoro Filipina Telah Capai Enam Keuntungan, Kata Negosiator Perdamaian Asal Turki

Wilayah Bangsamoro

Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan pada 2019 setelah referendum populer yang menyepakati pembentukan wilayah otonomi Muslim yang lebih luas di selatan Filipina.

Wilayah yang memiliki nama resmi Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ini berpenduduk hampir 5 juta orang yang merupakan etnis Moro dan sebagian besar beragama Islam.

Wilayah yang berpusat di Cotabato City, Maguindanao ini mencakup lima provinsi dan tiga kota, termasuk ibu kota.

Kelima provinsi dimaksud adalah yaitu Basilan , Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, dan Lanao del Sur.

Sementara tiga kota adalah Kota Cotabato (ibu kota BARMM), Kota Lamitan, dan Kota Marawi.

MILF memimpin perjuangan untuk wilayah otonomi itu sejak pertengahan abad ke-20, yang pada akhirnya menghasilkan pembicaraan damai dan pembentukan BTA setelah referendum pada 30 Januari 2019.

Baca juga: Referendum Bangsamoro Filipina: Siapa yang Keluar? Siapa yang Masuk?

Enam Jadi Tiga Jadi Enam

Selama proses negosiasi damai dengan pemerintah nasional Manila, atau sebelum Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang dipimpin oleh Al-Hajj Murad Ebrahim, meminta masa transisi pemerintahan selama enam tahun.

Tetapi hasil negosiasi menghasilkan pemerintahan transisi selama tiga tahun di bawah Ebrahim, yaitu hingga 2022.

Dalam negosiasi itu, kedua belah pihak setuju untuk mengizinkan pemerintah transisi (BTA) mengendalikan pemerintahan di wilayah BARMM hingga tahun 2022.

Pada tahun 2022, diharapkan berlangsung pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru secara demokratis yang melibatkan seluruh pemilih di wilayah Otonomi Muslim Mindanao (BARMM)

Tetapi dalam perjalanan, atau pada awal tahun 2021, muncul tuntutan untuk memperpanjang batas waktu transisi hingga 2025.

Hampir semua anggota parlemen pemerintahan transisi Bangsamoro (BTA) dengan suara bulat mendukung tuntutan tersebut.

Para penduduk di seluruh wilayah Mindanoe juga telah mengadakan pawai mendukung permintaan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Baca juga: Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Anggota Pemerintahan Bangsamoro saat ini meyakini bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai target yang ditetapkan sebelum pemilu dilaksanakan.

Setidaknya tujuh RUU telah diajukan di Kongres dan Senat - enam di antaranya meminta perpanjangan, sementara satu mendukung agar pemilihan diadakan pada waktu yang disepakati pada tahun 2022.

Kongres diharapkan melanjutkan negosiasi pada Mei ketika RUU tersebut akan diperdebatkan dan diharapkan untuk disahkan, kata sumber.

Tahun lalu, pemerintah otonom mengesahkan Kode Administrasi Bangsamoro dan mendeklarasikan tanggal 21 Februadi sebagai hari libur.(Anadolu Agency)