Apa Karya: UUPA Nyan Kon Aneuk Miet nyang Peuget, DPRA Ajak Gubernur Jumpa Presiden
Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menunda semua tahapan Pilkada 2022 ditanggapi beragam oleh banyak pihak
lihat foto
Falevi mengatakan, tidak ada alasan Pemerintah Pusat menunda tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022.
Apabila ditunda, Falevi menilai Pemerintah Pusat sudah mengangkangi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan undang-undang kekhususan di Aceh.
Yang perlu diingat, tambah Falevi, Pilkada Aceh bukan milik kelompok atau golongan, tetapi sebuh keniscayaan yang harus di laksanakan sebagai bentuk keseriusan Pemeritah Pusat dalam implementasi UUPA.
Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad juga menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Aceh wajib dilaksanakan tahun 2022.
Keputusan untuk menunda Pilkada, menurutnya harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan di Aceh. Salah satunya dengan menjumpai Presiden RI.
"Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe, ulama, pempinan DPRA, pimpinan DPRK se Aceh, Bupati/Wali Kota, MAA, ormas, OKP, para rektor, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan parpol, dan elemen masyarakat lainnya segera menjumpai Presiden. Itu ikhtiar terakhir," katanya.
Sementara Ketua Fraksi PKS di DPRA, Zaenal Abidin menyatakan memaklumi apa yang dilakukan KIP karena faktor tidak tersedia anggaran di APBA 2021.
Meski demikian, PKS tetap sangat berharap agar Pilkada Aceh bisa dilaksanakan tahun 2022.
"Saya kira Pemerintah Aceh harus mengkonsolidasikan seluruh elemen politik di Aceh bisa satu suara, dan bila perlu menghadap langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi Aceh terkait keinginan Pilkada dilaksanakan tahun 2022," katanya.
Ajakan yang sama juga disuarakan oleh Ketua Fraksi Golkar, Ali Basrah dan Ketua Fraksi PAN, Muchlis Zulkifli.
Ali Basrah mengatakan Pemerintah Aceh dan DPRA perlu secara bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat bahwa UUPA juga mengatur tentang pelaksanaan pilkada.
"Jadi kekuatan politik kita yang harus satukan untuk kita buat pendekatan dengan senayan. Fraksi Golkar mengajak kawan-kawan untuk berjuang bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat karena UUPA bukan untuk satu kelompok," ungkap Ali.
Muchlis Zukifli dalam kesempatan itu juga meminta pemerintah pusat agar tidak mempermasalahkan gelaran pilkada di Aceh tahun 2022.
"Aceh ini ada perlakuan khusus, ini saja yang harus dijalankan. Kan tidak mencederai demokrasi nasional," ungkap Muchlis.(mas)
