Breaking News:

Apa Karya: UUPA Nyan Kon Aneuk Miet nyang Peuget, DPRA Ajak Gubernur Jumpa Presiden

Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menunda semua tahapan Pilkada 2022 ditanggapi beragam oleh banyak pihak

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Zakaria Saman (Apa Karya) 

BANDA ACEH - Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menunda semua tahapan Pilkada 2022 ditanggapi beragam oleh banyak pihak.

Termasuk salah satunya dari mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zakaria Saman atau yang akrab disapa Apa Karya.

Secara khusus kepada Serambi, Senin (5/4/2021), Apa Karya mengomentari bukan khusus soal Pilkada, tetapi juga regulasi.

Dia menekankan bahwa Pilkada Aceh harus mengacu pada UUPA, dimana pelaksanaanya dilakukan lima tahun sekali.

Apa Karya menegaskan, UUPA adalah sebuah undang-undang negara yang berlaku untuk Aceh.

Undang-undang itu lahir karena perang.

"UUPA nyan kon aneuk miet nyang peuget, nyan dipeuget le DPR diteken le Presiden. Jadi Chi kalon lam UUPA kiban dipeugah suai pilkada (UUPA itu bukan anak kecil yang buat, itu dibuat oleh DPR dan diteken oleh Presiden. Jadi coba lihat lagi dalam UUPA bagaimana disampaikan soal Pilkada)," kata Apa Karya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan GAM ini mengatakan, Pemerintah Pusat semestinya tidak mengabaikan butir-butir MoU Helsinki yang telah tertulis dalam UUPA.

Sebab ia khawatir, ke depan akan terjadi gejolak kembali karena banyak butir-butir UUPA yang justru tidak terealisasi.

"Jameun tameuprang ta mita merdeka, uroe nyoe miseu tapeuget prang lom tatuntut UUPA, kon dikhem donya (Dulu kita berperang cari merdeka. Nah, sekarang kalau kita perang lagi menuntut realisasi UUPA, kan diketawain kita sama dunia,” imbuhnya. Dunia yang dimaksud adalah negara-negara yang ikut berperan dalam perdamaian Aceh.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved