Breaking News:

Luar Negeri

Pejabat HAM Turki Sorot Sikap China ke Uyghur, Islamofobia di Prancis, dan Eropa Tolak Pengungsi

Suleyman Arslan, Ketua Lembaga Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Turki, juga menyinggung wacana dan kebijakan Prancis yang mendukung Islamofobia,

Penulis: Syamsul Azman
Editor: Zaenal
AFP/File
Seorang remaja laki-laki memakai topeng dengan air mata darah dalam protes terhadap China atas perlakuan buruk ke Muslim Uighur di Brussels, Belgia pada Mei 2020. 

"Saya bertemu seseorang di sini, misalnya. Setelah mengetahui bahwa dia akan dibawa (ke kamp oleh pasukan Tiongkok), dia segera melarikan diri, meninggalkan istri dan anak-anaknya."

Arslan berharap kondisi di China membaik.

"Sama seperti China yang mencoba memperbaiki reputasinya dengan gambar dan pemandangan indah yang menunjukkan orang-orang berjalan di jalanan setelah pandemi COVID-19 ... kami ingin melihat pemandangan indah dari Turkestan Timur. Kami ingin melihat masjid dibangun, berita tentang rasa kebahagiaan baru populasi Muslim di sana,” kata dia.

Menggarisbawahi bahwa sikap China terhadap Uyghur adalah pelanggaran berat hak asasi manusia, Arslan mengatakan, "pendekatan semacam ini tidak membawa perdamaian atau kebahagiaan ke suatu negara. Tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran melalui kekerasan terhadap komunitas lain."

Baca juga: Lockdown Membawa Petaka, Murid SD Kena Bujuk Rayu, Berujung Melahirkan saat Ujian Matematika

Pelanggaran HAM dan Islamofobia Berkembang

Arslan mengatakan ada laporan serupa tentang pelanggaran hak asasi manusia di belahan dunia lain.

"Saat ini, kekejaman besar sedang dilakukan di Sri Lanka, misalnya. masjid dibakar dan tubuh muslim dikremasi adalah di antara pelanggaran itu,” kata Arslan.

Dia mencatat bahwa banyak kekerasan di dunia dihasilkan dari sistem hak asasi manusia yang mapan.

Arslan juga menyinggung wacana dan kebijakan Prancis yang mendukung Islamofobia, serta pembatasan yang mungkin segera diberlakukan pada praktik kepercayaan di negara tersebut.

"Dalam kasus Prancis, kami melihat negara yang memiliki hak veto di PBB (Dewan Keamanan), mengklaimnya sebagai penjaga hak asasi manusia, dengan rekam jejak luar biasa dalam hak asasi manusia, demokrasi, dan aturan hukum. Namun, itu melakukan salah satu pelanggaran HAM terbesar," katanya.

Baca juga: Cerita WNI Tinggal di Finlandia Negara Paling Bahagia di Dunia, Pengangguran Dapat 13 Juta Sebulan

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved