Breaking News:

Berita Banda Aceh

Tim Komisi 3 DPR RI Kunker Ke Mahkamah Syar'iyah Aceh

Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi Aceh

FOR SERAMBINEWS.COM
Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi Aceh di Gedung Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh, Sabtu (10/4/2021) 

Laporan Asnawi Luwi |Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH  - Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi Aceh di Aula Lantai III Gedung Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Lima lembaga mitra kerja yang hadir dari Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh di Banda Aceh, Sabtu (10/4/2021)

Tim Komisi III DPR RI tersebut terdiri dari 14 orang anggota dewan ditambah 7 orang dari Sekretariat Komisi III DPR RI.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ir Pangeran Khairul Saleh MM (F-PAN) dengan anggota, Bambang DH (F-PDI Perjuangan), H. Arteria Dahlan, ST SH MH (F-PDI Perjuangan), H Bambang Soesatyo, SE MBA. (F- P Golkar), Romo HR Muhammad Syafi’i, SH MHum (F- P Gerindra), Muhammad Rahul, (F- P Gerindra)

Ahmad HIM Ali SE (F- P Nasdem), H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. (F-PKB), N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., (F-PKB), H. Santoso, S.H. (F- P Demokrat), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E (F- PKS), Dr H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., (F- PKS), H. Nazaruddin Dek Gam, (F-PAN), H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (F-PPP).

Baca juga: Selain Mercon, Polres Subulussalam Juga Bakal Razia Balap Liar Subuh Ramadhan

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dra, Hj. Rosmawardani, SH M.H, dalam rilisnya kepada serambinews.com, Sabtu (10/4/2021) menjelaskan, program prioritas serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah.

Ketua Mahkamah Syar’iyah juga memperkenalkan bahwa sebenarnya di provinsi lain dikenal pengadilan agama yang metamorfosis ke Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh yang merupakan implikasi dari Undang undang Nomor 44 tahun 1999,

dan Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan islam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang KEPPRES Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 70 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan DarI Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar’iyah PROVINSI ACEH  NOMOR : KMA/070/SK/X/2004 Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman
123
Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Muhammad Hadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved