Breaking News:

Berita Banda Aceh

Tim Komisi 3 DPR RI Kunker Ke Mahkamah Syar'iyah Aceh

Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi Aceh

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi Aceh di Gedung Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh, Sabtu (10/4/2021) 

Kemudian lembaga ini dipertegas dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang merupakan penjabaran dari MoU Helsinki Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah salah satu dari Lembaga istimewa Aceh.

Lembaga ini salah satu unsur bentuk satu win win solution dari Pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik di Provinsi Aceh yang berwenang mengadili perkara perdata, perkara jinayat (pidana islam ) serta perkara ekonomi syariah.

Baca juga: Selain Bantu Kebutuhan Warga, Medco Juga Tanggung Biaya Perawatan Warga Terpapar Gas Beracun

Dalam rangka pengawasan, Rosmawardani menjelaskan bahwa ada perkara yang menonjol atau menarik perhatian masyarakat dan telah dirilis oleh media, antara lain adanya putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh tentang hukuman penjara maksimal 200 bulan dalam perkara perkosaan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh mengatakan bahwa tidak semuanya pelaku jarimah asusila dihukum dengan hukuman cambuk, tapi juga banyak yang diperjara.

Namun kadang hal tersebut jangan dijadikan argumentasi bagi sebagian masyarakat untuk mendegradasi pelaksanaan hukum syariah yang tangani Mahkamah Syar’iyah di Aceh.

Sebab tidak adil apabila satu putusan yang dianggap kurang tepat lalu akan mengubur putusan putusan lain yang sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, meyampaikan langkah langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim dan aparat lainnya, di tengah minimnya jumlah hakim yang jauh dari kebutuhan ideal bagi sebuah Mahkamah atau lembaga pengadilan.

Untuk itu, Rosmawardani mengharap kepada anggota dewan selain menganggarkan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perdata dan pidana (jinayah) juga dapat berkenan mendorong pihak eksekutif melakukan rekrutmen hakim setiap tahunnya, karena permasalahan minimnya jumlah hakim sudah menjadi permasalahan nasional.

Baca juga: Hindari Penularan Covid-19, MPU Aceh Larang Kegiatan Buka Puasa Bersama

Hal lain diutarakan, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh serta tim pendamping yang terdiri dari Ketua dan salah satu Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Ketua Mahkamah IDI, Ketua Mahkamah Syariah Calang, Ketua Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, serta team Hakim Tinggi, yakni Drs. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H dan Drs. Khairil Jamal, S.H., M.H serta Panitera Drs. Syafruddin, Sekretaris Khairuddin, S.H., M.H menjawab pertanyaan pertanyaan yang muncul dari Tim Komisi III secara tuntas dan refresentatif dan akan disampaikan secara tertulis kepada Komisi 3 DPR RI.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved