Breaking News:

Pemkab Plot Dana Rp 70 Miliar

Pemkab Aceh Utara sampai saat ini masih melakukan refocusing anggaran dari Pos Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

www.serambitv.com
Pemkab Aceh Utara menyediakan ruang khusus bagi ASN dan masyarakat sebagai tempat isolasi mandiri Covid-19. 

* Untuk Penanganan Covid-19

LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara sampai saat ini masih melakukan refocusing anggaran dari Pos Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk dialihkan ke dana penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2021 yang mencapai Rp 70,6 miliar. Jumlah itu sesuai dengan instruksi sebagaimana disampaikan Peraturan Menteri Keungan nomor 17/PMK/07/2021.

Dalam aturan tersebut disebutkan, dukungan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya ditetapkan paling sedikit sebesar delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Artinya, jumlah dana yang harus dialihkan mencapai Rp 70.612.622.880 dari total dana DAU Aceh Utara Tahun 2021, Rp 882.657.786.000.

“Dana tersebut berada di Dinas Kesehatan dan ada petunjuk teknis dalam penggunaan dana tersebut,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, Dra Salwa kepada Serambi, Minggu (11/4). Antara lain, kata Salwa, untuk jasa tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan vaksin.

Selain itu, juga dana pengawalan distribusi vaksin sampai ke lokasi penyimpanan di gudang. Kemudian, dana itu juga untuk petugas yang akan menjaga gudang tempat penyimpanan vaksin. Lalu, dana untuk pengamanan saat pelaksanaan vaksinasi di kecamatan.

“Dana tersebut juga digunakan untuk penanganan lanjutan bila ada orang yang divaksin yang harus membutuhkan perawatan di rumah sakit,” ujar Salwa. Penggunaan lainnya juga untuk jasa dokter, dan biaya obat-obatan untuk penanganan warga harus mendapat perawatan lanjutan.

“Termasuk jika ada petugas kesehatan yang meninggal karena Covid-19 juga akan diberikan bantuan dalam jumlah yang lumayan besar. Tapi jika ini tidak terjadi, tentu dana tersebut tidak dicairkan,” kata Salwa. Namun, diharapkan tidak ada tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 ke depannya.

Menurut Salwa, jumlah dana penanganan pandemic Covid-19 tahun 2021, yang mencapai Rp 70,6 miliar itu berdasarkan penghitungan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan di daerah hanya menjalankan saja, berapa dana yang harus disiapkan dan kemudian melaksanakan penanganan berdasarkan juknis yang ada.

“Soal realisasinya dana itu kita lihat nantinya ketika masuk penyusunan APBK Perubahan 2021 nantinya, berapa yang digunakan dan yang belum,” pungkas Salwa.

Target Selesai Mei

Kepala BPKD Aceh Utara, Salwa menyebutkan, selain harus mengalihkan dana untuk pandemic Covid-19 yang mencapai Rp 70,6 miliar. Selain itu, ada pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu 1.967.109.000dari DAK dan pengurangan dana transfer DAU yang mencapai Rp 29.204.536.000, sehingga total dana pengurangan Rp 31.171.645.000.

Karena terjadinya pengalihan dana itu, sehingga nantinya setelah selesai penjabaran akan diperbupkan kembali, kemudian baru dibuat Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). “Kita targetkan Perbup penjabaran anggaran bisa selesai pada April, dan kalau bisa selesai bersama dengan DPA, paling terlambat Mei mendatang,” katanya.

Karena, Perbup tersebut juga nantinya akan dibawa ke Pemerintah Aceh untuk mendapat koreksi. “Untuk kegiatan memang belum bisa dilaksanakan, tapi untuk operasional kantor tetap harus berjalan seperti air, listrik, internet, itu tak boleh ditunda,” tutupnya.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved