Breaking News:

Salam

Nelayan Aceh Ditangkap Lagi, Siapa Yang Lalai?

Sedikitnya, 32 nelayan Aceh Timur yang dituduh masuk secara illegal ke wilayah perairan Thailand, empat hari lalu ditangkap pihak keamanan laut

Editor: bakri
FOTO DOK PPN IDI
Sebanyak 32 nelayan Idi, Aceh Timur, ditangkap militer Thailand pada Jumat (9/4/2021) padgi di sekitar perairan Teluk Benggala. Dua orang di antaranya berhasil melarikan diri dengan boat jalur dan Minggu (11/4/2021) telah tiba dengan selamat di Kuala Idi. 

Sedikitnya, 32 nelayan Aceh Timur yang dituduh masuk secara illegal ke wilayah perairan Thailand, empat hari lalu ditangkap pihak keamanan laut setempat. Terkait penangkapan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh melaporkannya ke kementerian terkait agar nelayan-nelayan itu mendapat pendampingan. "Kami melaporkan kepada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) supaya para nelayan kita ada pendampingan dalam proses pemeriksaan," kata pejabat DKP Aceh.

Selama ini nelayan-nelayan Aceh Timur paling banyak tertangkap saat melaut. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Idi, Ermansyah, mengungkapkan, dengan penangkapan nelayan boat KM Rizki Laot empat hari lalu, berarti sudah empat kapal nelayan Idi yang ditangkap pihak keamanan Thailand. Pada 21 Januari 2020, 32 nelayan asal Aceh Timur juga ditangkap otoritas keamanan Thailand dan semua ABK-nya sudah dipulangkan.

Sedangkan di Myanmar sudah dua kapal nelayan Idi yang ditangkap dan semua ABK-nya juga sudah dipulangkan. “Tinggal satu orang nahkoda yang hingga kini masih menjalani tahanan,” imbuhnya.

Ermansyah mengaku selalu mengingatkan nelayan agar tidak melewati batas negara ketika melaut, karena potensi ikan di laut Indonesia juga masih banyak. "Jadi kita imbau nelayan jangan lagi melewati batas laut. Aparat keamanan Thailand, Myanmar, India, dan lain-lain sangat ketat berpatroli laut. Apabila sudah ditangkap, proses pemulangannya sangat repot karena melibatkan lintas negara," kata Ermansyah.

Beberapa bulan lalu, M Adli Abdullah, dosen senior Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) yang selama ini aktif mengadvokasi dan mendampingi nelayan, mengingatkan supaya semua pihak kompak dalam memberi bantuan hukum dan bantuan lainnya kepada para nelayan yang tertangkap oleh aparat keamanan di luar negeri. “Untuk urusan itu memerlukan tindakan yang cermat dan cepat,“ kata Adli yang pernah menjadi Sekretaris Panglima Laot Aceh.

Ia menjelaskan, urusan melindungi segenap warga negara itu adalah ranahnya negara yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh secara bersamaan. “Jadi urusan nelayan sudah seharusnya dikomunikasikan Pemerintah Aceh dengan pihak Kemenlu yang kemudian meneruskan ke pihak KBRI (Bangkok, Thailand) untuk dicermati langkah apa yang tepat dilakukan, pendampingan hukum atau diplomasi agar cepat mendapat repatriasi," jelasnya.

Untuk itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, wilayah asal nelayan, selayaknya mem-backup Pemerintah Aceh, tidak perlu berjalan sendiri-sendiri. "Soal perlindungan warga tidak boleh dijadikan panggung politik, ini kewajiban negara, jadi jangan main-main," jelas Adli beberapa waktu lalu.

Seorang pengurus lembaga nelayan Aceh juga pernah mengatakan bahwa tertangkapnya nelayan Aceh di wilayah perairan Thailand, Myanmar, India, Malaysia, dan lain-lain, salah satu sebab adalah lemahnya pengetahuan nelayan Aceh tentang batas wilayah laut serta kapal motor mereka tidak dilengkapi alat navigasi yang canggih. Akibatnya, nelayan sering melewati batas perairan saat mencari ikan.

Nelayan kita tidak tahu soal batas-batas wilayah mana saja yang dilarang untuk menangkap ikan. Sehingga mereka terkadang sering melewati batas dan masuk ke wilayah negara orang.  Makanya, untuk menekan angka kasus penangkapan nelayan Aceh oleh aparat keamanan laut nagara-negara lain, Pemerintah Aceh melalui DKP diminta secara terus-menerus memberikan pengetahun tentang batas perairan Indonesia kepada para nelayan yang sebagian di antaranya memang berpendidikan rendah. Sehingga, nelayan-nelayan kita  mengetahui dan lebih berhati-hati saat melaut.

Kita berharap DKP Provinsi dan DKP-DKP Kabupaten/Kota di Aceh memogramkan kegiatan pembekalan nelayan dengan pengetahuan-pengetahuan praktis tentang batas-batas perairan negara kita. Selain itu, kepada pemilik kapal motor atau  boat ikan hendaknya melengkapi alat navigasi yang memadai sehingga para nakhoda boat tidak lagi terjebak masuk ke perairan negara lain.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved