Mudik Dilarang, Lokasi Wisata Disarankan Ikut Ditutup, Kirimkan Makanan untuk Keluarga di Kampung

Menurutnya, jika perlu, harus ada penerapan sanksi terhadap lokasi wisata yang masih nekat buka saat Idul Fitri 2021 nanti.

Editor: Mursal Ismail
FOTO IST
Petugas Satlantas Polres Abdya melakukan pemeriksaan terhadap pengendara mobil yang melintasi perbatasan Abdya-Aceh Selatan di Kecamatan Lembah Sabil, Minggu (10/5/2020). Satlantas memasang spanduk bertuliskan larangan mudik di lokasi strategis dan tempat keramaian di Abdya (Insert). 

Menurutnya, jika perlu, harus ada penerapan sanksi terhadap lokasi wisata yang masih nekat buka saat Idul Fitri 2021 nanti.

SERAMBINEWS.COM - Seiring kebijakan pemerintah melarang mudik Idul Fitri 1442 Hiriah ini, maka ada juga yang menyarankan agar lokasi wisata juga ikut ditutup.  

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, menyampaikan hal ini, Rabu(14/4/2021).

Menurutnya, jika perlu, harus ada penerapan sanksi terhadap lokasi wisata yang masih nekat buka saat Idul Fitri 2021 nanti.

"Sistem sanksi bagi pengelola dan denda misalnya bagi pengunjung bisa diterapkan untuk menjamin itu," kata Dicky Budiman. 

Menurutnya, pemerintah juga bisa membangun narasi bahwa kehadiran fisik bisa merugikan atau membahayakan.

Dia berpendapat, masyarakat bisa mengirimkan makanan atau benda kepada keluarga di kampung halaman tanpa melakukan mudik.

"Gunakan juga keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, selain pemerintah sendiri pejabat publiknya memberikan contoh langsung nyata bahwa dia tidak pulang kampung.

Karena mencegah sama sekali sulit. Yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran dan meminimalisir risiko," jelas Dicky.

"Pemerintah daerah juga berperan dalam imbauan kepada warganya yang merantau, memberikan pesan pada yang tidak bisa mudik," tuturnya.

Menurut Dicky bahwa tidak terlihat bukan berarti tidak ada kasus.

"Ini yang harus dipahami. Apalagi sekarang ada strain baru begitu cepat menular, bukan berarti tidak terjadi infeksi penularan ketika arus mobilisasi relatif tinggi, itu tetap terjadi," kata Dicky.

Menurut Dicky, pemerintah bisa memperkuat regulasi untuk mencegah banyaknya masyarakat yang ngotot mudik Lebaran.

"Misalnya perkantoran, ASN, BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan juga diimbau untuk tidak mudik, kecuali lebih banyak sifatnya stafcation aja," ujar Dicky.

Pendapat serupa juga dilontarkan Ahli Penyakit Tropik dan Infeksi dr Erni Juwita Nelwan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved