Dinilai Jadi Menteri Paling Layak Di-reshuffle Jokowi, Yasonna Laoly Akhirnya Bereaksi: Lihatlah!
Makin kencang didera isu menteri paling layak di-reshuffle Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna H Laoly akhirnya bereaksi.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Akhir-akhir ini isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju berhembus makin kencang.
Menkumham Yasonna H Laoly dinilai menjadi salah satu menteri paling layak untuk digusur.
Didera isu menteri paling layak di-reshuffle Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna H Laoly akhirnya bereaksi.
Melalui staf khusus Menkumham, Ian P Siagian, Yasonna meminta agar lembaga survei fair dalam menilai dengan melihat fakta-fakta hasil kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
"Lihatlah bagaimana kinerja keimigrasian, pelayanan administrasi hukum umum, pengendalian lembaga pemasyarakatan, pelayanan pengurusan kekayaan intelektual, sudah mencapai kemajuan dan modernisasi," tegas Siagian.
Baca juga: Channel YouTube Keluarga Gen Halilintar Dihack, Pelakunya Orang Rusia, Atta Beri Imbauan Ini
Baca juga: Isu Reshuffle Berembus Kencang, Berikut Nama-nama yang Disebut akan Jadi Menteri Baru Jokowi
"Saya kira masih banyak pencapaian kinerja di Kemenkumham yang tak bisa disebut satu persatu," imbuhnya.
Saat ini sedang ramai isu reshuffle kabinet atau perombakan menteri-menteri lama ke menteri baru.
Presiden Joko Widodo sendiri belum mengumumkan siapa saja yang akan ia copot dari posisi menteri.
Meski begitu, ada satu menteri yang mengklaim tidak terpengaruh atas wacana reshuffle.
Ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Padahal banyak yang menyebut ia paling layak direshuffle.
Baca juga: 15 Menteri Layak Reshuffle Menurut Riset IPO, Yasonna Laoly Paling Atas
Namun hal itu dianggap sebagai political jokes (lelucon politik) saja.
"Setahu saya pak menteri bekerja seperti biasa , tidak terpengaruh dengan wacana reshuffle kabinet, termasuk yang menyebut dirinya layak di reshuffle,"kata Staf Khusus Menkumham Yasonna H Laoly, Ian P Siagian kepada wartawan Kamis (15/4/2021).
Menurut Siagian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini sedang fokus mensosialisasikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja ke semua pemangku kepentingan termasuk sektor swasta.
UU ini merupakan prioritas pemerintah, supaya semua kendala dalam hal peningkatan investasi bisa teratasi.
