Breaking News:

Kim Jong Un

Jenderalnya jadi Santapan Ikan Piranha, Kim Jong Un Kembali Eksekusi Mati Menteri Pendidikan

Sang menteri malang itu jadi sasaran kemarahan Kim Jong Un hanya gegara ia mengeluh soal pekerjaannya dan menyorot sistem pendidikan daring yang kuran

AFP/STR / KCNA VIA KNS
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un berbicara dalam Rapat Pleno ke-6 Komite Sentral ke-7 Partai Partai Buruh. Korea di gedung kantor Komite Sentral Partai di Pyongyang, Kamis (20/8/2020). 

SERAMBINEWS.COM - Setelah melempar seorang jederal ke dalam kolan ikan piranha, kali ini Pimpinan Tertinggai Korea Utara Kim Jong Un kembali berula.

Baru-baru ini ia dikabarkan mengesekusi mati seorang Menteri Pendidikan hanya karena persoalan sepele.

Sang menteri malang itu jadi sasaran kemarahan Kim Jong Un hanya gegara ia mengeluh soal pekerjaannya dan menyorot sistem pendidikan daring yang kurang efektif berlaku di negara itu serta juga mempertanyakan sumber daya dari negara.

PT Mifa Bersaudara Dirikan Rumoh Aceh Untuk Pelestarian Adat di Aceh Barat

NIK dan nomor KK tidak Sesuai saat Daftar Sekolah Kedinasan, Segera Lakukan Ini

Menteri yang tak disebutkan namanya itu rupanya gagal membuat kemajuan di Kementerian Pendidikan Tinggi.

Dilansir Sosok.ID dari Mirror, klaim mengatakan Kim Jong Un mengeksekusi pejabat tersebut setelah gagal mengadakan pembelajaran daring dan mengeluhkan pekerjaannya.

Karena kegagalan departemen tersebut, Kim Jong Un menjatuhi hukuman mati pada pejabatnya.

Laporan tentang temuan penyelidikan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, yang dilakukan oleh Organisasi dan Departemen Bimbingan (OGD), dilihat oleh Harian NRK.

Laporan tersebut mengklaim "Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh" tidak diterapkan dengan benar, lapor outlet berita tersebut.

Laporan tersebut mengatakan: "OGD melakukan penyelidikan karena komisi gagal membuat kemajuan yang berarti dan beberapa melayangkan kritik terhadap kebikajan pemerintah."

Dilaporkan bahwa tuduhan tersebut juga dilayangkan kepada anggota yang mengeluhkan pekerjaan "di setiap pertemuan" dan mempertanyakan kurangnya sumber daya yang disediakan oleh negara.

Para pengawas juga dikatakan telah menyoroti lambannya penerapan "kebijakan pembelajaran jarak jauh", yang dianggap mengalami kemajuan yang buruk.

Halaman
12
Editor: Ansari Hasyim
Sumber: Grid.ID
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved