Breaking News:

Kudeta Militer

Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia: Seret Junta Myanmar ke Pengadilan Internasional

Pemimpin negara-negara ASEAN akan menggelarASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021, yang rencananya membahas soal situasi di Myanmar.

Editor: Taufik Hidayat
ANADOLU AGENCY/STRINGER
Orang-orang dengan topeng mereka menggelar demonstrasi untuk memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar pada 4 April 2021. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sejak Kudeta Militer di Myanmar pada 1 Februari 2021, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan pada Selasa dini hari, sebanyak 738 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta dan 3.261 orang ditahan.

Jaringan masyarakat sipil Indonesia pun meminta ASEAN mengarahkan mekanisme tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar agar diproses melalui pengadilan pidana internasional.

“Untuk adanya pertanggungjawaban kriminal dari para pelaku, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin kudeta,” kata salah satu anggota sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/4/2021).

Pemimpin negara-negara ASEAN akan menggelar pertemuan atau ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021, yang rencananya membahas soal situasi krisis di Myanmar.

Jaringan masyarakat sipil pun mendesak ASEAN dan komunitas internasional lainnya untuk bertindak menghentikan pembunuhan besar-besaran di Myanmar.

Usman meminta ASEAN tidak terjebak dengan prinsip non-intervention dalam mengambil sikap.

“Dunia internasional harus mengintervensi, siapa pun negara punya kewajiban untuk menghentikan kekerasan itu, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah,” ungkap Usman.

Baca juga: Pemuka Agama Ini Penggal Kepalanya Sendiri, Sudah Rencanakan 5 Tahun Lalu, Tinggalkan Sepucuk Surat

Baca juga: Pemilihan Presiden Suriah Memicu Kekecewaan Pengungsi di Lebanon ke Komunitas Internasional

Baca juga: Azan Berkumandang di Kota Edmonton Kanada, Membuat Ramadhan Lebih Damai Bagi Umat Islam

Maka dari itu, Indonesia diminta untuk melakukan upaya diplomasi dan mendorong komunitas ASEAN mengambil suara bulat dalam mendesak pasukan militer mengakhiri pelanggaran HAM di Myanmar.

Usman juga meminta Indonesia mengajak negara-negara ASEAN agar Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi.

“Kalau perlu ASEAN mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk memastikan dialog damai itu bisa berlangsung dan menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM,” kata Usman.

Baca juga: Rusia Siap Selamatkan Kesepakatan Nuklir Iran 2015, Uni Eropa Masih Dukung Teheran

Baca juga: Mayat Wanita Berdaster Ditemukan di Asahan, Korban Tewas Terlilit Tali di Pinggir Jalan

Baca juga: Pria Albania Serang dengan Pisau Jamaah Masjid Tirana, Lima Orang Terluka

Sebelumnya, Sekretariat ASEAN mengonfirmasi penyelenggaraan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta, pada 24 April 2021.

Belum ada informasi lebih lanjut negara-negara mana saja yang akan mengikuti pertemuan ini.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, pada Selasa siang, masih menunggu konfirmasi kehadiran negara-negara ASEAN kepada pihak Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN.

Namun sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan pemimpin pasukan junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing akan hadir dalam pertemuan ini.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen juga menyatakan akan hadir dalam pertemuan di Jakarta.(AnadoluAgency)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved