Bahas Pilkada Aceh, Ketua DPRA Koordinasi dengan Menkopolhukam, Begini Jawaban Mahfud MD

Dengan kondisi ini, kata dia, semua penyelenggara pemerintahan di Aceh harus aktif mengomunikasikan dan mengadvokasi apa yang menjadi substansi kehendak perdamaian Aceh. Terutama dalam upaya kita menjaga keisitimewaan dan kekhususan yang sudah diberikan oleh negara.

“Sehingga apa yang menjadi kehendak rakyat Aceh untuk mengurus dirinya sendiri dengan caranya sendiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa terwujud. Tentunya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Dahlan lagi.

Lebih lanjut dia menjelaskan semua kebijakan yang diatur di nasional belum tentu secara otomatis berlaku di Aceh. Ada undang-undang khusus yang pengaturannya berlaku di Aceh. “Ini yang harus dipahami oleh Pemerintah Aceh dan tentunya aparatur birokrasi sipil yang ada di Aceh,” katanya.

Dengan koordinasi yang selama ini dilakukan oleh DPRA dengan pemerintah pusat, Dahlan mengaku optimis Pilkada Aceh akan bisa dilaksanakan pada tahun 2022. “Harapan kita semua bisa melaksanakan tugasnya untuk menjawab hambatan teknis seperti tidak adanya naskah perjanjian hibah tersebut,” kata Dahlan.(*)

Baca juga: Bunuh Suami saat Berhubungan Badan, Istri dan Sepupu Lakukan Perbuatan Haram di Ranjang

Baca juga: MaTA: Percepat Penanganan Kasus Proyek Bronjong Ambruk Senilai Rp 3,2 Miliar di Aceh Tenggara

Baca juga: Waspadai! Penderita Ini Tidak Boleh Tidur Usai Sahur, Bisa Picu Komplikasi, Begini Cara Atasinya