Minimnya PAD dari RS Arun, MaTA: Kita Ragu, Minta BPKP Audit Forensik 

Kemudian langkah yang kedua, Badan Pemeriksaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BPKP) untuk dapat melakukan audit forensik terhadap keuangan dan administrasi yang dijalankan selama ini.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meragukan nilai PAD dari Rumah Sakit Arun yang dikelola oleh PT Pembangunan Lhokseumawe, yakni hanya Rp 220 juta selama setahun.

Apalagi, komponen listrik dan air tidak lagi menjadi beban oleh pihak rumah sakit

"Ada potensi kebocoran keuangan yang terjadi," ujar Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/4/2021).

Jadi untuk pembuktiannya, lanjut Alfian, sangat mudah.  

Karena Rumah Sakit Arun bekerja sama dengan BPJS. 

Jadi yang perlu ditelusuri adalah, berapa klaim rumah sakit ke BPJS sejak Bulan Januari sampai Desember 2020. 

Baca juga: Kemendagri Putuskan Pilkada Aceh 2024, Begini Tanggapan Ketua DPRA

Kemudian, berapa pendapatan lewat pasien jalur umum. 

Jadi, pendapat Alfian,  ada dua langkah yang dapat segera dilakukan.

Pertama, dapat kiranya ditelusuri oleh DPRK Lhokseumawe. 

"Kami berharap, ini ditindak lanjuti oleh DPRK secara serius. Selama ini kelembagaan DPRK kehilangan fungsi dan nyaris hampir tak terdengar terhadap fungsi pengawasan. DPRK bicara saja tidak cukup, tanpa melakukan kewenangannya yang ada," tulisnya.

Jadi ini penting ditelusuri. 

PAD salah satu sektor yang rawan untuk dikorupsi. 

"Apalagi kami nilai, alasan yang dikemukakan oleh pihak PT Pembangunan Lhokseumawe tidak sangat relevan dengan keuntungan Rp 900 juta selama 2020. Kebijakan mengeluarkan anggaran ke sektor lain dari PAD rumah sakit apakah sudah tepat? atau hanya untuk mengaburkan atau menutupi kebocoran yang terjadi. Patut diketahui,  Rumah Sakit Arun untuk menampung pasien juga memiliki kapasitasnya mencapai ratusan," paparnya.

Baca juga: Sampah Menumpuk di Simpang Aneuk Galong Hingga Bertebaran di Sungai